Main Menu

Ketika Jusuf Kalla Bicara Koalisi Jokowi Vs Prabowo Mencari Cawapres

Anthony Djafar
31-07-2018 20:31

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (GATRA/Dharma Wijayanto/FT02

Jakarta, Gatra.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai banyaknya partai politik yang berkeinginan mengusung calonnya sebagai Cawapres, sehingga terjadi perundingan-perundingan berkepanjangan, tidak hanya di koalisi pemerintahan Jokowi, tetapi juga koalisi Prabowo.


“Karena itulah maka 2 (koalisi Jokowi dan koalisi Prabowo) ini harus mengatur. Memang kesulitannya semua ingin (ajukan Cawapres). Banyak yang ingin jadi wakil presiden, sehingga harus terjadi perundingan-perundingan. Power sharing-nya yang dirundingkan sebenarnya. Kalau menang bagaimana (siapa calon Cawapresnya),” kata Wapres JK di Kantor Wapres, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (31/7).

Jusuf Kalla mengatakan koalisi itu mencari titik temu dari sejumlah partai yang ada dan itu sudah biasa terjadi di negara-nera lain juga.

“Itu terjadi di mana saja. Jerman itu sampai setahun tidak dicapai sepakat tentang koalisi itu,” katanya.

Menurut Wapres perundingan berkepanjangan itu tidak lepas dari prasyarat presidensial threashold 20 persen minimal untuk mengajukan calon presiden dan Cawapres.

“Karena itu, tidak ada satu pun partai yang mencapai 20 persen, maka harus berkoalisi,” katanya.

Menurut perkiraan Wapres, dari koalisi yang ada itu nantinya akan mengerucut pada dua pasangan calon saja, yang akan berkompetisi.

“Itu dapat diperkirakan bahwa itu kemungkinan hanya dua calon,” katanya.

Soal terjadi kesepakatan koalisi Gerindra- Demokrat, ataupun PKS, kata Wapres juga itu biasa dan bisa saja terjadi apalagi dalam politik itu, tidak mengenal adanya musuh abadi.

“Prinsip politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan. Kepentingan untuk maju, kepentingan untuk menang, kepentingan untuk jadi presiden. Jadi semua mungkin saja,” katanya.

Artinya koalisi itu dibangun setelah merasa cocok satu dengan yang lain, meskipun pada Pemilu 2014 lalu partai demokrat lebih condong pada posisi netral.

“Jadi koalisi itu cocok-cocok kan. Memang pada pemilu 2014, Demokrat lebih netral. Jadi mudah untuk ke kiri dan ke kanan sekarang,” katanya.

Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
31-07-2018 20:31