Main Menu

Menguji Kedewasaan Demokrasi Indonesia di Pilpres 2019

Cavin Rubenstein M.
03-08-2018 20:37

 Titi Anggraini (perludem.org/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Memasuki masa pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 besok, diperkirakan suhu politik di Indonesia semakin meningkat. Sikap elit politik dan partai politik diharapkan bisa mendinginkan suhu, dan bukan malah memperpanas.

 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, perilaku elit politik, apalagi Capres dan Cawapres diharap menjadi teladan bagi para pendukungnya. “Peran elit sangat penting, tokoh politik harus menjadi actor terdepan dalam meredam potensi konflik antar warga. Bahwa perbedaan politik bukan berarti harus membuat perpecahan, apalagi perilaku destruktif dan anarkis,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (3/7) siang.

 

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar yang paling demokratis di dunia. Indonesia, kata Titi, bahkan nomor urut ketiga paling demokratis di dunia dan sudah patut menjadi contoh bagi negara lain. Ia yakin tidak akan ada konflik horizontal di Indonesia terkait Pemilu di 2019.

 

“Dalam demokrasi global, kita ini sudah baik, jauh sekali kalau dibandingkan dengan negara Timur Tengah, atau jika dibandingkan negara tetangga seperti Thailand saja jauh banget demokrasinya. Jadi tidak perlu khawatir ada Arab Spring di Indonesia,” tuturnya.

 

Namun demikian, ia mengakui ada kubu-kubu politik yang sangat jelas di masyarakat. “Kalau bicara tantangan demokrasi, saya sepakat, bahwa kita menghadapi hoaks, berita bohong dan fitnah, dan lainnya, itu warning bagi elit politik, jangan sampai itu mengorbankan suasana demokrasi kita yang sudah bagus ini,” tuturnya.

 

Sejauh ini, demokrasi di Indonesia bisa dibilang sudah cukup matang. Karena tidak ada konflik horizontal yang muncul, meski persaingan antara masing-masing kubu politik terjadi cukup ketat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, kepada wartawan, Kamis (3/7) siang.

 

Sewaktu mewakili Presiden Joko Widodo di ajang Open Government Partnership (OGP) Global Summit di Georgia, beberapa waktu lalu, Moeldoko bercerita tentang keberhasilan Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 171 wilayah secara serentak. “Mereka terheran-heran, Indonesia sebagai negara yang sangat besar dan sangat plural, baru saja selesai Pilkada Serentak di daerah sebanyak itu,” kata Moeldoko.

 

Oleh karena itu, ia berharap agar pencapaian Indonesia itu bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Terutama dalam hal kondusivitas pada saat proses penyelenggaraan Pemilu. “Ini menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia, perlu negara lain melihat Indonesia. Model seperti ini sangat menarik untuk negara-negara OGP,” katanya.

 

Namun kematangan Demokrasi Indonesia juga tidak terlepas dari kekurangan. Kepada wartawan, pegiat pemantau Pemilu dan pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengungkapkan bahwa politik uang masih terus terjadi di masyarakat. “10 orang ditanya, 9 menjawab terima uang. Tapi mereka tidak mau memilih calon yang memberi. Ini sebenarnya tanda masyarakat sudah semakin cerdas,” kata Ray. Tantangan berikutnya adalah penggunaan isu SARA yang berpotensi menciptakan konflik horizontal. “Seperti di Pilkada DKI, ributnya bisa se-Indonesia,” kata Ray. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, ia menyarankan agar pemerintah dan perancang hukum bisa mendefinisikan lebih detil lagi tentang pelanggaran-pelanggaran Pemilu dan juga menyiapkan hukuman yang bisa membuat pelakunya jera.

 

“Pemahaman kepada publik melalui pendidikan politik harus terus dilakukan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat,” kata anggota komisi II DPR RI, Achmad Baidowi dalam kesempatan terpisah.

 

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mengakui bahwa mempertahankan demokrasi agar tetap berada di jalurnya itu bukan perkara mudah. Apalagi pada tingkat yang lebih lanjut, menjadikan demokrasi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat. “Jika ada kekurangan dalam proses demokrasi kita, maka tinggal disempurnakan,” pungkasnya.


 

Editor  : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
03-08-2018 20:37