Main Menu

RUU Masyarakat Adat Tak Kunjung Selesai

Nur Hidayat
04-08-2018 09:21

Para tokoh, aktivis dan penggiat Masyarakat Adat dalam pertemuan 15 ormas membahas RUU MA, 1 Agustus 2018 (Gatra/dok)

Jakarta, Gatra.com - Lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil yang peduli akan isu perempuan, lingkungan, masyarakat adat dan demokrasi urun rembug mengenai substansi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (MA). Saat ini, RUU yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan para pendukungnya, masih dalam proses persetujuan di DPR.

 

Ketua Umum PEREMPUAN AMAN, Devi Anggraini, menegaskan bahwa RUU Masyarakat Adat ini bukan hanya perlindungan atau pemenuhan Hak Masyarakat Adat saja, tetapi kelangsungan dan keberlanjutan hidup bangsa ini ke depan. 

Ini mempertimbangkan bahwa Masyarakat Adat adalah komponen penting bangsa Indonesia yang berperan: menunjukkan identitas keberagaman bangsa, menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, dan penyumbang pengetahuan dan ekonomi. “Semua itu akan hilang jika kita tidak menaruh perhatian pada kebijakan yang sedang dibahas,” ujar Anggraini dalam siaran pers yang diterima Gatra.com Sabtu (4/8).

RUU MA masih terus dibahas

Proses menggoalkan RUU Masyarakat Adat dimulai sejak 2012 dengan liku-liku yang panjang. Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi, menyampaikan bahwa RUU ini mendapat dukungan DPR pada periode sebelumnya. “Tapi ketika Presiden SBY menunjuk Kementrian Kehutanan memimpin penyelesaian RUU ini dari pihak pemerintah, malah pembahasan RUU ini mandeg,” ujar Rukka.

Pada 2018, RUU Masyarakat Adat masuk Prolegnas dan menjadi inisatif DPR. Partai Nasional Demokrat (NasDem) merupakan partai yang mengusung dan mendorong RUU ini untuk disahkan DPR.

Presiden Jokowi sudah menerbitkan Surat Presiden (Supres) dengan menunjuk Kemendagri sebagai koordinator, dan lima kementrian lainnya, yaitu KLHK, Kemenhukham, Kemendes, ATR/BPN dan KKP, untuk membahas RUU Masyarakat Adat dari pemerintah. "Kita perlu mengawal terus proses ini, karena jika tidak RUU MA akan hilang seperti yang lalu,” tutur Sombolinggi.

Setidaknya ada tiga hal utama yang perlu diatur dengan jelas dalam RUU Masyarakat Adat, menurut Arimbi Heroepoetri dari debtWATCH Indonesia. Pertama, fungsi, kedudukan dan hak-hak perempuan adat. Hal ini penting diatur sehingga tidak ada ruang penafsiran lagi dalam hal menghormati dan melindungi hak-hak khas Perempuan Adat. Kedua, mengenai eksistensi keturunan Sultan dan Raja-raja di Nusantara, dan Ketiga, tentang organisasi-organisasi yang lahir dengan berbasis adat.

RUU Masyarakat Adat perlu meletakkan dengan tegas perbedaan antara komunitas kesultanan, kerajaan dan Organisasi Adat dengan Masyarakat Adat. “Masyarakat Adat memiliki hubungan yang kuat dengan habitat dan teritorinya sebagai sumber pengetahuan, ekspresi dan sumber penghidupan,” kata Arimbi.

Hak Kolektif Perempuan

Menurut Anggraini, hak kolektif perempuan adat tidak memiliki tempat di pelbagai kebijakan. Aturan hukum yang ada hanya mengatur hak individual. CEDAW (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) bahkan tidak mengatur soal hak kolektif ini. “Kami melihat RUU Masyarakat Adat ini menjadi ruang hukum yang kuat untuk melindungi hak kolektif perempuan adat,” tuturnya. 

Pengakuan Masyarakat Adat sebagai subjek hukum pada dasarnya sudah tutas ketika sudah ada Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35. Akan tetapi perlu kepastian hukum tentang Masyarakat Adat untuk memastikan Negara berhubungan dan memfasilitasi Masyarakat Adat,” ujar Andik Hardijanto dari Perkumpulan HuMA. Andik menambahkan karenanya tidak ada alasan hukum apapun untuk menunda RUU ini menjadi UU Masyarakat Adat yang mengakui, menghormati dan melindungi Masyarakat Adat di Indonesia.


Editor: Nur Hidayat

Nur Hidayat
04-08-2018 09:21