Main Menu

Ahli: Pemilik BDNI Harus Bayar BLBI

Iwan Sutiawan
09-08-2018 13:11

Ahli Pembendaharaan Negara dari Universitas Patria Artha Makassar, Siswo Sujanto, bersaksi di sidang kasus SKL BLBI. (GATRA/Iwan Sutiawan/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Ahli Pembendaharaan Negara dari Universitas Patria Artha Makassar, Siswo Sujanto, berpendapat, pemilik bank yang banknya mendapat bantuan likuiditas dari pemerintah, harus mengembalikannya kepada pemerintah.

"Yang punya [bank] harus bayar Yang Mulia, karena yang berutang kan bukan banknya," kata Siswo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/8).

Siswo menyampaikan jawaban tersebut menjawab pertanyaan Yanto, Ketua Majelis Hakim perkara korupsi SKL BLBI terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN). Yanto menanyakan, bagaimana jika banknya tidak pernah sehat setelah dibantu pemerintah.

Siswo yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam perkara ini, juga menyampaikan, bahwa jika bank yang mendapat bantuan seperti likuditas yang diterima Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kemudian BDNI ditutup karena tak kunjung sehat dan asetnya tidak mencukup, maka pemerintah harus menagih kepada pemilik bank.

"[Pemerintah menagih] kepada pemiliknya," ucap dia. Siswo menyampaikan pendapat yang sama saat salah satu anggota majelis hakim menanyakan, apakah menagih kepada pemegang saham. "[Ditagihkan kepada] pemiliknya," ujar dia.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Syafruddin melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,5 trilyun. Syafruddin diduga terlibat dengan kasus penerbitan SKL BLBI bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti, mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nuraslim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada 2004.

Jaksa mengancam Syafruddin Temenggung dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
09-08-2018 13:11