Main Menu

KPK Perpanjang Masa Penahanan Kadis PUPR Lamsel

Iwan Sutiawan
10-08-2018 17:42

Tersangka Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan Anjas Asmara berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/8). (ANTARA/Reno Esnir/RT)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), tersangka Anjar Asmara.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dari 16 Agustus 2018 sampai dengan 24 September 2018 untuk tersangka AA [Anjar Asmara]," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (10/8).

Penyidik memperpanjang penahanan tersangka Anjar Asmara tersebut dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel tahun anggaran 2018.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Lamsel, Zainudin Hasan; Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung, Agus Bhakti Nugroho; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lamsel, Anjar Asmara; dan bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan sebagai tersangka.

Gilang Ramadhan diduga menyuap Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara sekitar Rp 600 juta terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lamsel.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di Bandar Lampung dan Lamsel pada Kamis (26/7). Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menangkap 13 orang dalam OTT ini.

KPK menyangka Gilang Ramadhan diduga sebagai pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara diduga sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-08-2018 17:42