Main Menu

KPK Periksa Dua Saksi Soal Penerimaan Dana Pejabat Kemenkeu

Iwan Sutiawan
10-08-2018 17:58

Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman non aktif pada Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Yaya Purnomo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta. (ANTARA/Muhammad Adimaja/RT)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus menelusuri penerimaan dana tersangka Yaya Purnomo terkait jabatannya selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (10/8), menyampaikan, untuk menelusuri hal tersebut, penyidik hari ini memeriksa dua orang saksi yakni perwakilan PT Ravindo Makmur Abadi, Mashudi; dan Harianto Saman dari swasta.

"KPK mengonfirmasi pengetahuan para saksi terkait dengan dugaan penerimaan tersangka YP [Yaya Purnomo] sebagai Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan Dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemkeu," katanya.

Penyidik memeriksa kedua orang di atas sebagai saksi untuk tersangka Yaya. Selain itu, penyidik juga memeriksa Yaya sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018.

Dalam kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah dalam APBN Perubahan tahun anggaran 2018 ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka dari 9 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam (4/5/2018) di Jakarta.

Keempat tersangkanya adalah Amin Santono selaku Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Eka Kamaluddin selaku perantara suap, Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Ahmad Ghiast selaku kontraktor.

KPK menyita uang sejumlah Rp 400 juta yang diduga merupakan suap untuk Amin terkait usulan dana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2018. Tim juga menyita bukti transfer Rp 100 juta kepada Eka Kamaluddin (EKK) dari Ahmad Ghiast selaku kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, serta dokumen proposal.‎

Uang sejumlah Rp 400 juta dan Rp 100 itu merupakan bagian dari 7% komitmen fee yang dijanjikan oleh kontraktor untuk 2 proyek di Pemkab Sumedang yakni di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan senilai Rp 4 milyar dan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 21,850 milyar. ‎Yaya diduga bersama-sama Amin akan meloloskan anggaran dua proyek tersebut.‎

Amin Santono, Eka Kamaluddin, dan Yaya Purnomo pihak penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ahmad Ghiast sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus yang terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) ini, KPK juta menyita logam mulia berupa emas seberat 1,9 kilogram, uang sejumlah Rp 1.444.500.000, US$ 12,500 dan SGD 63,000 yang ditemukan dari apartemen tersangka Yaya.

Barang bukti di atas itu disita karena diduga terkait korupsi yang diterima Yaya untuk meloloskan anggaran di sejumlah daerah. KPK menyebut pihaknya sedang mendalami kasus lainnya yang diduga melibatkan sejumlah pejabat Kemenkeu.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-08-2018 17:58