Main Menu

KPK Sita Dokumen Terkait DOKA Hasil Penggeledahan di BPKS Aceh

Iwan Sutiawan
10-08-2018 18:08

Tim penyidik KPK menyita sejumlah dokumen (Antara/Ampelsa/afn)

Jakarta, Gatra.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Dokumen itu disita hasil penggeledahan di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Aceh.

"Penggeledahan dilakukan mulai 09.30 WIB hingga sore ini. Dalam penggeledahan ini, KPK menyita dokumen terkait perkara DOKA dari Kantor BPKS, Aceh," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (10/8).

Untuk mengusut kasus dugaan suap terkait pengurusan penyaluran dana DOKA ini, penyidik KPK juga memeriksa Bupati Bener Meriah, Ahmadi sebagai saksi untuk tersangka Irwandi Yusuf.

KPK menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp 1,5 milyar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 trilyun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Saiful diduga sebagai penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
10-08-2018 18:08