Main Menu

Waspadai Potensi Korupsi Sektor Pertanian

Cavin Rubenstein M.
11-08-2018 17:32

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

 

Jakarta, Gatra.com – Pertanian punya dampak langsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, segala penyimpangan termasuk korupsi di sektor itu harus diwaspadai.

 

Salah satu penegakan hukum di sektor pertanian terjadi Kamis (9/8) kemarin, ketika Subdit III Tipikor Polda Sumatrea Utara melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas berinisial AN. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultural Muhammad Hamzah Hasibuan, Kasi Produksi Dinas Pertanian Joni Prantanto Simanjuntak, dan seorang staf bernama Aulia Rahman.

Selain itu, Polisi juga meringkus tiga orang petani bernama Irfan Mulia Harahap, Ali Nexzu Harahap, dan Datuk Sutan. Turut disita barang bukti senilai total Rp1,8 miliar, dalam bentuk uang tunai, dan buku rekening.

Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengaku belum mendapatkan informasi mengenai OTT di Padang Lawas tersebut. Namun diakuinya, selama ini Polri memang memberi perhatian terhadap potensi korupsi di sektor pangan ataupun sektor pertanian.

“Ya waktu itu memang pernah dalam pembahasan (mengenai korupsi pertanian), karena ada hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Mungkin (OTT) ini sebagai tindak lanjutnya,” kata Daniel kepada wartawan, Jumat (10/8).

Dia menjelaskan, pengawasan dalam sektor pangan atau pertanian dilakukan di semua lini kegiatan yang berhubungan. Beberapa di antaranya yang dia sebut adalah pengawasan dalam sektor penambahan lahan, pemberian subsidi pupuk, pemberian subsidi benih.

Dalam hal penanganan korupsi di sektor pertanian, tambah Daniel, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Lembaga penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan. “Secara rutin sih ada pembicaraan terus menerus dilakukan (dengan KPK dan Kejaksaan),” Kata Daniel.

Pada kesempatan terpisah, Pengamat Pertanian UGM, Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan bahwa perlu adanya pengawasan ketat di sektor pertanian dan pangan, guna mengantisipasi potensi-potensi korupsi. Apalagi, sektor pertanian berdampak langsung kepada masyarakat.

"Karena nilai anggarannya juga tidak kecil. Bukan hanya di pusat, tapi sampai lini bawah," kata Jangkung dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Gatra.com.

Menurutnya, pengawasan terhadap tindak pidana korupsi harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Tidak bisa penguatan pengawasan terhadap kerawanan korupsi hanya ditumpukan kepada KPK, karena memiliki keterbatasan SDM dan juga anggaran, jika harus mengawasi sampai ke tingkat bawah.

Selain pengawasan, perlu adanya penguatan sistem yang lebih besar, misalnya komitmen dan transparansi dari para pengguna anggaran di sektor pertanian dan pangan.

"Itu menjadi tugas bersama, bagaimana membuat sistem yang lebih transparan. Misalnya sistem promosi dan rekrutmen yang benar-benar didasari atas kompetensi," pungkasnya.


 

Editor : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
11-08-2018 17:32