Main Menu

Aparat Hukum Perlu Usut Dugaan Korupsi Pertanian Di Berbagai Daerah

Cavin Rubenstein M.
11-08-2018 17:52

Ilustrasi OTT.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Subdit III Tipikor Polda Sumut terhadap Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas Sumatera Utara harus ditindaklanjuti untuk mengusut dugaan keterlibatan pihak lain.

 

Polisi di berbagai daerah diminta tidak ragu mengusut dugaan korupsi serupa di sektor pertanian di daerah lain. Karena tidak tertutup kemungkinan tindak korupsi tersebut melibatkan pejabat di tingkat kementerian atau pusat.

“Prestasi polda [Sumut] ini harus ditindaklanjuti oleh polda-polda lainnya secara paralel untuk menciptakan zero zona korupsi bagi pemerintahan yang bersih,” kata Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji, kepada wartawan, Jumat (10/8) malam.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini juga menyuarakan, Polda perlu melakukan pendalaman keterlibatan pihak-pihak lain yang mungkin memang melibatkan pusat (Kementerian).

Pada OTT di Padang Lawas kemarin, tim Polda Sumut juga mengamankan Kabid Tanaman Pangan dan Horikultural Muhammad Hamzah Hasibuan, Kasi Produksi Dinas Pertanian Joni Prantanto Simanjuntak, dan seorang staf bernama Aulia Rahman.

Selain itu, Polisi juga meringkus tiga orang petani bernama Irfan Mulia Harahap, Ali Nexzu Harahap, dan Datuk Sutan. Turut disita barang bukti senilai total Rp1,8 miliar, dalam bentuk uang tunai, dan buku rekening.

Indriyanto melanjutkan, dalam pengembangan kasus ini ke depan, KPK bisa melakukan supervisi dan koordinasi.

Kecurigaan bahwa modus korupsi di Padang Lawas juga terjadi di daerah lain, disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR, Sufmi Dasco Ahmad. "Bisa jadi kasus seperti ini masif terjadi di berbagai daerah,” ungkap politikus Gerindra ini dalam keterangannya yang diterima redaksi Gatra.com, Sabtu (11/8)

Sufmi mengatakan, dugaan korupsi pemotongan dana bantuan kepada kelompok tani bisa saja banyak terjadi karena pemberian kepada kelompok-kelompok tani rawan diselewengkan.“Bahkan termasuk ada juga kemungkinan kelompok tani fiktif,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menghimbau agar Polda lain di seluruh Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Polda Sumut. Pasalnya bukan tidak mungkin penyelewengan dana program Kementerian Pertanian ini terjadi di berbagai daerah.

“Aparat penegak hukum terutama Polda-polda di seluruh Indonesia, yang ada program dana bantuan kelompok tani bisa juga menyelidiki dugaan itu, Polda Sumut sudah memulai, bisa ditiru oleh yang lainnya,” kata Sufmi.


 

Editor : Cavin R. Manuputty

 

Cavin Rubenstein M.
11-08-2018 17:52