Main Menu

Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani Terlibat Debat Panas, Ini Komentar PPP

Wem Fernandez
21-08-2018 20:02

Tanggapan Sri Mulyani di akun facebook-nya. (Dok. GATRA/re1)

 

 

- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani turut berpendapat ihwal perdebatan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal hutang negara. Awal perdebatn bermula saat Zulkifli menyampaikan pidatonya di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD, Kamis (16/8) lalu.


Zulkifli menyebutkan, utang negara yang mencapai Rp 400 trilyun di luar batas kewajaran karena setara tujuh kali dana desa dan enam kali anggaran kesehatan. Pembayaran utang oleh negara juga di luar batas kewajaran.

"Rp 400 trilyun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," kata Zulkifli.

Menurut Arsul, Zulkifli juga salah kaprah menggunakan momen sidang tahunan untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sebab agenda sidang tersebut mendengarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato sebagai kepala negara bukan sebagai kepala pemerintahan,

“Karena itu kalau pimpinan MPR mengkritisi, ya yang dikritisi semua lembaga negara termasuk MPR sendiri. Sudah ngapaian selama setahun terakhir ini. Kedua mestinya mendengarkan dulu pidato presidennya sebagai kepala negara. Nah ini pidatonya belum sudah dikritisi, gimana dari sisi tata urutan acara enggak pas juga,” jelasnya di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/8).

Pun jika ada muatan politisi yang hendak disampaikan Zulhasan maka bisa menggunakan sesi ketiga rapat tahunan tersebut di mana agendanya antara Presiden dan DPR. Zulhasan bisa menggunakan kapasitasnya sebagai Ketua Umum PAN sebagai pimpinan atau penasihat Fraksi PAN di DPR.

“Karena yang disampaikan Pak Zul hal-hal yang terkait kelanjutan kebijakan anggaran dan kebijakan pembangunan di tahun 2019. Masalahnya ada disitu,” jelas Arsul.

Lewat akun Facebook-nya, Sri Mulyani menyebutkan pernyataan Zulhasan soal hutang negara bermuatan politis dan cenderung menyesatkan. Sebab, hutang Indonesia saat ini merupakan bawaan dari pemerintah sebelumnya.

Nah, sebagai bagian dari kabinet pemerintah sebelumnya, kenapa Zulhasan tidak menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang.

“Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?" tulis Sri Mulyani.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
21-08-2018 20:02