Main Menu

Fadli Zon: Inpres Bencana Lombok Abaikan Aspirasi Rakyat

Wem Fernandez
24-08-2018 18:27

Fadli Zon (GATRA/Erry Sudiyanto/FT02)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) terkait bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut pemerintah, dengan Inpres itu penanganan bencana di NTB kini sepenuhnya mirip Bencana Nasional.


Di sela-sela tugas selaku Pimpinan Tim Pengawas Haji DPR RI di Makkah, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan kritik. Intinya, Inpres itu sebenarnya masih mengabaikan tuntutan masyarakat.

“Saya dengarkan aspirasi masyarakat yang mendesak Presiden segera menetapkan bencana di Lombok dan daerah lain di NTB sebagai Bencana Nasional. Mestinya Presiden perhatikan aspirasi tersebut. Apalagi, aspirasi itu bukan hanya disampaikan masyarakat NTB, tapi banyak pihak di Tanah Air, termasuk para relawan dan sejumlah lembaga kemanusiaan yang terjun ke sana sejak hari pertama bencana," ujar Fadli dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Jumat (24/8).

Apalagi, lanjut Fadli, DPRD Provinsi NTB juga telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah agar bencana di Lombok segera ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

“Sayangnya, pemerintah mengabaikan aspirasi tersebut. Mereka menyatakan status bencana di Lombok tak perlu menjadi bencana nasional termasuk karena bisa mengganggu sektor pariwisata. Pernyataan ini bisa menyakiti perasaan korban bencana di NTB," ujar Fadli.

Fadli juga menyoroti surat edaran Mendagri yang meminta para Bupati/Walikota dan Gubernur menyisihkan sebagian APBD dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) untuk menolong pemerintah NTB. Belakangan, ada juga surat permohonan bantuan kepada seluruh kepala daerah yang diteken Gubernur NTB.

"Soal anggaran juga simpang siur. Berapa sebenarnya anggaran yang telah diturunkan pemerintah pusat? Ini pun harus terbuka dan transparan. Kita tak ingin penanganan bencana besar jadi amatiran begini, seolah-olah tak ada tata kelola standar," jelas Fadli.

Tata kelola penanganan bencana memiliki regulasi seperti tertuang dalam UU No. 24/2007, PP No. 21/2008, dan juga Perpres No. 17/2018. Telah ada kriteria, kapan sebuah bencana ditetapkan sebagai bencana daerah atau menjadi bencana nasional. Bagi Fadli, gempa di NTB sudah sangat layak dijadikan bencana nasional sehingga tanggung jawab bukan lagi di pemerintah lokal yang juga menjadi korban gempa.

“Penolakan pemerintah tentang status bencana nasional menjadi sikap yang diskriminatif terhadap korban gempa. Apalagi gempa masih terus berlangsung dan masyarakat makin traumatik. Seharusnya Presiden Joko Widodo segera menetapkan bencana nasional dan menyatakan terbuka bahwa pemerintah pusat mengambil alih komando penanganan bencana gempa di NTB, bukan lagi di bawah komando pemerintah provinsi NTB," demikian Fadli.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
24-08-2018 18:27