Main Menu

Eni, Kotjo dan Idrus Sudah Tersangka, Gerindra: Kapan Sofyan Basir?

Anthony Djafar
25-08-2018 08:20

Direktur Utama PLN Sofyan Basir. (ANTARA/Aprillio Akbar/RT)

Jakarta, Gatra.com - Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mempertanyakan kejujuran KPK dalam menyelidiki perkara kasus PLTU Riau -1 yang belum juga menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka, pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka.


“KPK harus jujur bersikap. Jangan pilih kasih dalam menyidik perkara. Publik tahu bagaimana peranan Sofyan Basyir sebagai direktur utama PLN. KPK Harus segera tetapkan Sofyan Basyir sebagai tersangka,” kata Arief, kepada awak media di Jakarta, Sabtu (25/8).

Menurut Arief dalam kasus PLTU Riau-1 itu melibatkan rangkaian orang-orang terlibat yakni Eni Saragih politisi Golkar, pengusaha Johannes Kotjo yang ditangkap dalam OTT kemudian menyusul Idrus Marham yang diduga terima janji suap.

“Dengan sudah di geledahnya rumah dan ruangan kantor Sofyan Basyir oleh KPK serta diperiksa beberapa kali, maka sudah sepantasnya KPK juga menetapkan Sofyan Basyir sebagai tersangka. Wong Idrus Marham saja yang rumah dinasnya jadi tempat transaksi oleh KPK sudah jadi tersangka, masa Sofyan Basyir masih dibiarkan saja,” katanya.

Arief mengungkapkan bahwa dugaan suap dalam proyek PLTU Riau-1 kini terus didalami oleh penyidik KPK. Dan sesuai alur proyek PLTU Riau yang didanai oleh APBN untuk PLN , itu biasanya anggarannya diketok di DPR,

“Dan pengaturan siapa yang akan jadi pemenang dalam proyek PLTU Riau-1 itu biasanya sudah ditentukan oleh PLN sebagai user anggaran dengan kongkalikong antara Eni Saragih yang anggota DPR dengan Perusahaan Pemenang proyek tender PLTU Riau-1, dalam hal ini perusahaan Johannes Kotjo,” katanya.

Sebab menurut Arief, untuk memutuskan pemenang tender proyek PLTU Riau- 1, juga diduga tidak lepas dari deal deal fee yang harus dibagikan pada oknum pejabat pejabat di PLN dan Dirut PLN yang terkait dengan proyek PLTU Riau-1.

“Munculnya nama Sofyan Basyir bukan sembarangan hingga pengeledahan rumah dan ruang kantor Sofyan Basyir oleh KPK. Dugaan kuat sudah mengarah sebagaimana pengakuan Eni Saragih dan Johannes Kotjo yang sudah lebih awal jadi tersangka KPK,” katanya.

Artinya, kata Arief KPK harus bersikap adil dan jujur menganani perkara ini karena publik memantau dan hendaknya penyidik KPK terus mendalami rangkaian kasus ini bukan cuma keterlibatan Sofyan Basir tetapi juga dugaan direksi PLN lainnya ikut terlibat.

Sebagaimana diketahui Eni Saragih dan Johannes Kotjo sudah ditetapkan KPK lebih dulu sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Sabtu 14 Juli lalu. Eni dituduh menerima uang dari Kotjo sebesar Rp 4,8 Milyar dengan tempat kali transaksi. Sedangkan politisi Idrus Marham yang juga Mensos sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Agustus lalu. Idrus diduga terlibat dan dianggap menerima janji dalam perkara kasus tersebut.

Adapun sebelumnya, Eni diduga menerima uang sebagai jasa komitmen fee 2,5 persen atas perannya dalam memuluskan proses penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU Riau-1, yang dimenangkan konsorsium yang terdiri dari Blackgold, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT PLN Batubara (PLN BB) dan China Huadian Engineering Co., Ltd. (CHEC).

Proyek pembangkit listrik dengan kapasitas sebesar 2 x 300 MW melalui penunjukan langsung, yang masih rangkaian proyek 35 ribu megawatt ini dengan bernilai bilai kontrak US$900 juta, setara Rp12,8 triliun (kurs Rp14.300 per dollar Amerika Serikat).

Sofyan Basir sendiri dalam berbagai kesempatan membantah keterlibatan dirinya dalam proyek tersebut karena menyerahkan sepenuhnya kepada anak perusahaan PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali yang melakukan konsorsium. Ketika diperiksa dua kali KPK, Sofyan membatah keterlibatan dalam proyek tersebut.

Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
25-08-2018 08:20