Main Menu

Jika Ganti Rezim, Otto Hasibuan Khawatir Tax Amnesty Akan Seperti Kasus BLBI

Hendry Roris P. Sianturi
25-08-2018 14:14

Pengacara kondang, Otto Hasibuan. (Antaranews/RT)

Jakarta, gatra.com - Pengacara kondang, Otto Hasibuan memprediksi pelaksanaan Tax Amnesty berpotensi masuk ke dalam ranah hukum pidana, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kebijakan mengenai pemutihan utang (Tax Amnesty) dianggapnya bisa berubah menjadi kerugian negara, jika ganti rezim.


Seperti pada penyelesaian BLBI, Otto membandingkan, perubahan kebijakan Tax Amnesty bisa saja terjadi. Pemutihan pajak yang seharusnya terutang, akan dianggap menjadi utang, jika rezim petahana tumbang. Akibatnya, kebijakan penghapusan pajak dapat diusut ke ranah tindak pidana korupsi, karena dianggap merugikan negara.

“Makanya jadi kacau. Nanti ganti presiden lagi, audit lagi. Makanya saya bilang, Tax Amnesty kita ini, belum aman. Kalau nanti ganti presiden, nanti kita disuruh lagi bayar pajak. Masuk penjara lagi kita semua. Gimana kepastian hukum itu,” ujarnya di Jakarta Pusat, Jumat (24/08).

Di UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pemerintah memang menjamin wajib pajak yang selama ini belum melaporkan harta atau tidak membayar pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, jika mengikut tax amnesti. Hanya saja bagi Otto, perubahan rezim bisa menyebabkan perubahan regulasi.

Mirip seperti Tax Amnesty, kata Otto, dulu pemerintah juga gembar-gembor mengajak penerima dana BLBI untuk menyelesaikan utangnya. Pemerintah menjamin para obligor yang membayar utangnya, tidak akan dituntut ke ranah hukum pidana.

“Hai para obligor, kalau kalian sudah bayar, kami tidak akan tuntut. Eh, kok yang jadi koorperatif, jadi korban. Yang nggak bayar, nggak apa-apa. Justru yang bayar, jadi nggak aman dan yang nggak bayar malah aman,” katanya.

Otto juga prihatin kasus BLBI tidak selesai selama 20 tahun dan selalu digoreng menjelang pemilihan umum. “Dari zaman pemerintahan Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sampai Pak Jokowi sekarang. Setiap rezim mau pemilu, muncul lagi ini. Di mana kepastian hukum ini?” tanyanya.


Reporter: Hendry Roris Sianturi
Editor: Arief Prasetyo

Hendry Roris P. Sianturi
25-08-2018 14:14