Main Menu

BPK Diminta Audit Program Perberasan

didi
25-08-2018 17:11

Viva Yoga Mauladi.(ANTARAnews/re1)

Jakarta, Gatra.com - Polemik soal perberasan yang kini mengemuka sejatinya harus dituntaskan serius. Persoalan impor, berapa sebenarnya produksi beras, dugaan korupsi cetak sawah dan penyalahgunaan bantuan petani bukan hanya harus diselidiki penegak hukum di setiap wilayah, melainkan harus dilakukan di tingkat nasional. '

 

Sudah seharusnya KPK menggandeng auditor negara atau BPK untuk mengaudit investigasi atas berbagai proyek di Kementerian Pertanian, utamanya terkait pengelolaan perberasan.

"Seharusnya KPK turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini," ujar Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Sabtu (25/8).

Ia mendesak KPK harus bertindak serius. Apalagi, belakangan kasus cetak sawah mengemuka kembali.

“KPK juga harus segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Pertanian Amran ke kantor KPK. Karena sudah ada kasus korupsi seperti kasus di Pelalawan," tuturnya.

Uchok menuturkan, jika program cetak sawah bermasalah pada tingkat petani maka patut diduga juga bermasalah di kementerian. "Kalau pogram bantuan kelompok tani ini bisa bocor di kelompok tani, berarti akan lebih besar bocornya pada tingkat kementerian tuh," ujarnya.

Sementara itu, Komisi IV DPR RI tengah melakukan evaluasi program cetak sawah baru. Pasalnya, tidak sedikit cetak sawah yang dibuat di titik-titik yang tidak memiliki sumber air untuk dijadikan saluran irigasi.

"Harusnya kalau cetak sawah baru itu dekat dengan sumber air, dekat mata air, dalam rangka untuk saluran irigasi tersier. Tapi (ada cetak sawah baru) itu tidak ada sumber air, tidak ada mata air, tidak ada sungai, dibangun. Artinya kan salah itu," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi.

Oleh karena itu, guna melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program cetak sawah baru, pihaknya telah membentuk Panja Pengawasan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru.

"Kami di DPR banyak menerima aduan dari masyarakat mengapa lokasinya tidak tepat, tidak sesuai, tidak ada irigasi," ungkapnya.

Evaluasi dan pengawasan program cetak sawah itu memang harus dilakukan, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari APBN. Jangan sampai, penggunaan APBN itu tidak tepat sasaran.

"Karena ini menyangkut APBN. Kami dalam rangka melakukan pengawasan, agar APBN efektif dan tepat sasaran," kata politisi PAN itu.

Dikatakan, Panja akan melakukan monitoring terkait dengan realisasi lapangan. Karena cetak sawah baru yang dibangun di lahan yang tidak memiliki sumber air merupakan kesalahan pemetaan dan data awal.

"Kalau terjadi manipulasi, kecurangan, dan tidak sesuai dengan tugas pokok dan mekanisme seperti yang ada dalam ketentuan Kementan, akan kami laporkan dan proses evaluasi," jelasnya.

Terkait dengan luasnya lahan cetak sawah baru yang telah dilaporkan oleh Kementan, dia mengatakan bahwa tidak semua cetak sawah itu berhasil.

Hal itu juga diketahui saat Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja lapangan ke sejumlah titik koordinat cetak sawah baru.

"Laporannya tinggi, sekedar laporan, kita bisa menilai ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dari pemeriksaan memang ada yang berhasil dan tidak berhasil," tutur Viva.

Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa penambahan luas tanam baru merupakan salah satu upaya untuk menahan alih fungsi lahan yang semakin luas.

Namun, sebelum membuat cetak sawah baru, diperlukan pemetaan yang jelas dan sesuai dengan peruntukkannya sebagai lahan pertanian produktif. "Dipetakan dulu potensi lahan sawahnya dimana," ujar Firdaus.

Menurutnya, penambahan luas tanam baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, ketepatan penentuan titik lahan menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah pengairan.

Pasalnya dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit oleh pemerintah untuk membuka cetak sawah baru, khususnya untuk sistem irigasi.

"Pengembangan luas tanam harus diluar Jawa, akibatnya pemerintah harus investasi, karena biayanya tinggi. Karena kalau tanpa irigasi tidak akan mungkin juga," ucapnya.


Reporter : Didi Kurniawan
Editor : Mukhlison 

didi
25-08-2018 17:11