Main Menu

Tanggap-Darurat Berakhir, Kemensos Fokus Rehabilitasi Sosial Korban Gempa NTB

Mukhlison Sri Widodo
26-08-2018 08:45

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (kiri) menyerahkan bantuan kepada korban gempa Lombok. (ANTARA/Ahmad Subaidi/FT02)

Lombok, Gatra.com - Masa tanggap darurat pasca bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) berakhir Sabtu (25/8). Selanjutnya untuk penganan pasca Gempa, pemerintah sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi. 

 

Penanganan ini di pusatkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram Dan Wilayah Terdampak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang langsung berada di Lombok sehari setelah dilantik menyatakan, pasca tanggap darurat, maka penanganan situasi di NTB memasuki tahap transisi darurat. 

“Tapi bukan berarti peran Kemensos selesai. Presiden sudah mengeluarkan instruksi presiden dan setiap kementerian dan lembaga memiliki tanggung jawab masing-masing,” paparnya seperti dikutip dari rilis yang diterima GATRA, Ahad (26/8). 

Dalam Inpres tersebut, Kementerian Sosial memiliki tugas melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.

Rehabilitasi Sosial meliputi Layanan Dukungan Psikososial (LDP) untuk korban gempa khususnya untuk kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, ibu hamil, ibu dengan balita, dan penyandang disabilitas. 

Agus menyebutkan LDP dilakukan 59 petugas di 10 Pos LDP dan Layanan Bergerak untuk menjangkau warga di wilayah yang sulit atau remote. 

Tim LDP ini adalah SDM terlatih dengan kompetensi khusus yang mendukung perkembangan psikososial korban bencana. 

LDP merupakan layanan sosial dasar kepada korban bencana yang menghadapi gangguan agar mampu keluar dari masalah trauma dan dapat hidup wajar seperti sedia kala. 

Khusus untuk LDP anak-anak korban gempa, Kementerian Sosial telah mengaktifkan Sekretariat Rehabilitasi Sosial Korban Gempa. 

Lokasi ini berada di Panti Sosial Paramita di Jalan TGH Saleh Hambali Nomor 339 Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. 

Di sini, tim memberikan pelatihan singkat dan pembekalan kepada relawan yang akan melakukan rehabilitasi sosial anak korban gempa.

Tim Kemensos juga mendirikan titik layanan dengan berkoordinasi bersama lembaga-lembaga lain yang memberikan layanan. 

“Ada yang ke Lombok Utara dan Lombok Barat untuk menyisir anak-anak yang belum terjangkau layanan dukungan psikososial," katanya. 

Sejak gempa pertama mengguncang NTB pada 30 Juli 2018 lalu, Tim LDP telah menjangkau 30 titik dengan jangkauan 1.000 hingga 1.500 anak per hari. 

Tugas tim ini adalah untuk menyisir dampak gempa terhadap anak-anak terutama dari sisi dampak psikososialnya. Tim juga mendirikan Pondok Ceria Anak di sejumlah posko pengungsian.

Harapannya dengan mengaktifkan sekretariat bersama, berbagai lembaga pemerhati anak bersama Kemensos bisa melakukan perencanaan, pembagian peta wilayah agar anak-anak bisa dilayani, serta mengidentifikasi permasalah yang timbul di pengungsian dan dampaknya terjadap anak-anak.

Menteri mengimbau apabila ada permasalahan tentang anak atau ada titik wilayah yang anak-anaknya belum terjangkau LDP dapat menghubungi (021) 150071.

Sementara itu dalam rangka Perlindungan Sosial Berkelanjutan, Kementerian Sosial melalui Tim Penanganan Terpadu telah menyisir korban gempa yang merupakan penerima manfaat bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra). 

Menurut Agus, banyak penerima bansos yang kehilangan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan, dan rumah mereka rusak berat tidak bisa ditempati kembali. 

“Untuk itu, kami bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengganti KKS milik korban gempa yang hilang atau rusak dan secara bertahap di berbagai titik dilakukan pencairan bansos PKH tahap ketiga,” terang Agus. 

Hingga saat ini, bansos non tunai PKH untuk korban gempa telah disalurkan kepada 325.320 KPM senilai total Rp608 miliar dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera dan atau BPNT kepada 473.049 keluarga senilai total Rp624 milyar.


Editor : Mukhlison 

Mukhlison Sri Widodo
26-08-2018 08:45