Main Menu

Pemerintah Rekonstruksi Bangunan Pasca Gempa di NTB

Mukhlison Sri Widodo
27-08-2018 22:07

Konferensi pers Forum Merdeka Barat (FMB) di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi.(Dok. UMN/re1)

Jakarta, Gatra.com – Pemerintah terus berupaya melakukan rehabilitasi, khususnya rekonstruksi bangunan fisik pasca bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat. 

 

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) dari Presiden Joko Widodo, agar penanganan pasca tanggap darurat fokus pada rehabilitasi fisik dan sosial. 

Menurut Direktur Jendral Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danish Sumadilaga rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya di lakukan di Lombok saja.

Namun juga di daerah lain yang terkena dampak gempa seperti wilayah-wilayah di provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sumba. 

Ia menyampaikan bahwa saat ini Kementerian PUPR tengah berupaya memperbaiki sejumlah infrastruktur seperti jembatan dan jalan yang rusak, serta membuka sumur untuk air bersih dan didistribusikan dengan 25 tangki air kepada para korban. 

Selain itu, baik fasilitas publik dan rumah masyarakat yang rusak juga tengah diperbaiki ataupun dibangun kembali. 

Seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, puskesmas, pasar, dan sebagainya, sedang dalam pengerjaan. 

“Untuk rumah masyarakat, data terbaru dari BNPB mencatat terdapat sekitar 115 ribu rumah rusak yang masih terus diverifikasi,” jelas Danish dalam konferensi pers Forum Merdeka Barat (FMB) di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Senin (27/08). 

Rumah masyarakat yang rusak digolongkan menjadi tiga dan mendapatkan besaran pendanaan uangnya masing-masing. 

Kategori rumah berat diberi Rp 50 juta, rusak sedang diberi Rp 25 juta, dan rusak ringan diberi Rp 10 juta. 

Setelah diberikan bantuan uang tersebut, masyarakat akan membangun rumahnya secara pribadi dalam bimbingan dan pengawasan PUPR dan mahasiswa teknik. 

Harmensyah selaku Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB mengatakan pendanaan didapatkan dari Dana Siap Pakai yang dikelola oleh BNPB. 

Sedangkan menurut Hambra selaku Deputi Bidang infrastruktut bisnis kementerian BUMN, biaya pembangunan tersebut memakan biaya hingga triliunan rupiah, namun tidak disampaikan secara rinci. 

Dwikorita Karnawati selaku Kepala Badan Meterologi, Kliminologi, dan Geofisika menyarankan, agar bangunan di daerah rawan gempa di Indonesia untuk lebih dikuatkan. 

“Paling tidak ketika terjadi gempa yang sangat kuat, bangunan tersebut memberikan cukup waktu untuk penghuninya keluar.” jelasnya. 

Sementara pihak Kemensos menurut Asep Purnama selaku staf ahli Menteri Sosial, menyatakan pihaknya telah memberikan bantuan berupa rumah sementara sebanyak 1.519 unit, pemberian berbagai kebutuhan pokok makanan, pembangunan dapur mandiri, dan sebagainya. 


Reporter : CH
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
27-08-2018 22:07