Main Menu

MA Kerjasama dengan Bank Terapkan e-Payment

Anthony Djafar
28-08-2018 11:39

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah.(ANTARA/re1)

Jakarta, Gatra.com - Mahkamah Agung melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT. Bank Mandiri, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank BRI Syariah, PT. BNI (Persero) Tbk., dan PT. Bank BNI Syariah serta addendum Nota Kesepahaman dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

 

“Dalam konteks pengadilan elektronik (e-court) penandatanganan ini berkaitan dengan salah satu bagian dari aplikasi pengadilan elektronik (e-court), yaitu pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-payment),” kata kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (28/8).

Selain e-payment, kata aplikasi pengadilan elektronik (e-court) juga mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing) dan penyampaian panggilan dan pemberitahuan persidangan secara elektronik (e-summons).

Abdullah mengatakan bahwa penandatanganan ini untuk mengimplementasikan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Persidangan Secara Elektronik.

Nah, melalui fitur e-payment, kata Abdullah masyarakat pencari keadilan, dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik. Setelah mendapatkan taksiran biaya panjar perkara secara elektronik (e-SKUM), dapat melakukan pembayaran ke rekening virtual (virtual account).

“Caranya dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan di perbankan pada umumnya, seperti melalui sms banking, internet banking, mobile banking maupun mendatangi teller bank. Tanpa harus ke pengadilan dan berinteraksi dengan aparatur pengadilan,” katanya.

Kecuali lanjut Abdullah melakukan pembayaran panjar biaya perkara. Fitur e-payment juga akan melayani transaksi penambahan panjar biaya perkara manakala panjar biaya perkara yang sudah dibayarkan sebelumnya telah habis. Dan, tidak mencukupi untuk pembiayaan pelaksanaan pemeriksaan perkara selanjutnya.

“Pengadilan sebelumnya akan menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) perihal kondisi panjar biaya perkara tersebut dan kemestian untuk melakukan penambahan,” katanya.

Menurut Abdullah, fitur e-payment juga akan mencakup transaksi pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada masyarakat pencari keadilan manakala setelah selesainya keseluruhan proses pemeriksaan perkara, terdapat kelebihan atau sisa dari panjar biaya perkara yang telah dibayarkan. “Sisa tersebut harus dikembalikan kepada pihak berperkara,” katanya.

Abdullah menyebut, bagi pengadilan, adanya fitur e-payment ini sangat membantu pengadilan, pada tataran fundamental mewujudkan setidak-tidaknya lima nilai utama badan peradilan, yakni integritas, kejujuran, akuntabilitas, keterbukaan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, fitur ini sangat membantu pengadilan dalam meningkatkan kinerja tata kelola keuangan perkara, mengingat transaksi dan pelaporannya dapat terekam dengan jelas dan terperinci oleh perbankan.

“Hal ini tentunya akan positif bagi pengadilan dalam meminimalisir kemungkinan kesalahan yang mungkin terjadi,” katanya.

Penandatanganan nota kesepahaman dan addendum nota kesepahaman ini merupakan momentum strategis dalam mewujudkan apa yang dicanangkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada Hari Ulang Tahun Ke-73 Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2018 yang lalu, yakni era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi.


Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
28-08-2018 11:39