Main Menu

MA Berusaha Mereformasi Diri Melalui Zona Integritas Bebas Korupsi

Anthony Djafar
30-08-2018 10:34

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah (GATRA/Iwan Sutiawan/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Mahkamah Agung saat ini tengah giat berusaha untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

 

Untuk mewujudkannya, Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah dalam percepatan reformasi birokrasi,” kata Abdullah, kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, di gedung MA, Jakarta, Kamis (30/8).

Abdullah mengatakan langkah-langkah tersebut meliputi pelaksanaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu (SAPM) pengadilan, pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Selain itu, implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pengunggahan putusan pengadilan yang sudah mencapai lebih dari dua juta putusan, implementasi pengadilan elektronik (e-court) untuk menunjang terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

“Serta kemudahan berusaha (ease of doing business), pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIKEP) terintegrasi, proses mempertahankan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” katanya.

Adapun menyangkut penilaian mandiri reformasi birokrasi pada tahun 2018 telah mencapai nilai 88,43 atau meningkat dari 74,05 pada tahun 2017, 74,42 pada tahun 2016, 73,44 pada tahun 2015 dan 48,33 pada tahun 2014.

Di bidang pengawasan, kata Abdullah, Mahkamah Agung telah mengadopsi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap, mengembangkan sistem informasi pengawasan (SIWAS), dan menerbitkan berbagai peraturan yang relevan.

Peraturan itu diantaranya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.


Editor: Anthony Djafar

 

Anthony Djafar
30-08-2018 10:34