Main Menu

Loloskan 5 Bacaleg Koruptor, Menkopolhukam akan Panggil Bawaslu

Anthony Djafar
31-08-2018 22:01

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. (GATRA/Jongki Handianto/RT)

Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto merencanakan untuk memanggil Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan bekas narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif.

 

“Nanti akan dipanggil dengan lembaga terkait. Saya panggil atau undang untuk kita rapatkan bersama, semangatnya bersama. Tidak setiap lembaga berbeda pendapat, masyarakat jadi bingung oleh karena itu nanti tentu saya koordinasikan," kata Wiranto di Istana Bogor, Jumat (31/8).

Menurut Wiranto, selaku Menko Polhukam tentunya ingin mengkoordinasikan, dapat masukan, alasan-alasan pemanggilan atau undangan kepada Bawaslu, karena pemerintahan Jokowi semangatnya anti korupsi.

“Ya, namanya menteri koordinator, mengkoordinasikan pandangannya bagaimana, maksudnya bagaimana, kalau ada perubahan apa sih alasannya. Ini semangatnya anti korupsi yang sudah menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi sejak dulu. Oleh karena itu, nafas ini jaganya bagaimana nanti satu koordinasi sehingga satu suara," katanya.

Soal kapan pemanggilan itu, Wiranto menyebut secepatnya.

"Secepatnya, diundang jangan dipanggil," kata Wiranto.

Sebagaimana diketahui, Bawaslu meloloskan lima mantan narapidana korupsi sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) 2019. Mereka yang lolos itu masing-masing di Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara, kemudian dari Rembang dan Pare-Pare.

Ketika masa pendaftaran bacaleg, lima mantan koruptor di lima daerah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU. Rupanya, mereka mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan ketiganya memenuhi syarat (MS) untuk tetap menjadi bacaleg.

Sikap Bawaslu ini berbeda dengan KPU karena dalam Peraturan KPU No. 14 dan 20 tentang Pencalonan Calon Anggota Legislatif, yang melarang caleg dari narapidana korupsi kasus korupsi, kejahatan seksual anak dan narkoba.

Kelima mantan napi korupsi yang lolos sebagai bacaleg itu diketahui dari Rembang bernama M Nur Hasan. Ia maju sebagai caleg Partai Hanura. Nur Hasan tersangkut korupsi proyek pembangunan mushola senilai Rp 40 juta pada tahun 2013.

Adapun bacaleg mantan napi korupsi dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan bernama Ramadan Umasangaji dari Bacaleg Perindo. Dia pernah divonis penjara atas kasus pemberian tunjangan sewa rumah kepada Anggota DPRD Kota Parepare periode 2004-2009.

Sedangkan dari Tana Toraja, Sulawesi Selatan juga mantan napi korupsi bernama Joni Kornelius Tondok. Bacaleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menjadi terpidana kasus korupsi dana pemberdayaan perempuan, pengadaan barang dan jasa, biaya mobilitas, kegiatan DPRD tahun 2002-2003 saat menduduki Anggota DPRD Tana Toraja dengan vonis dua tahun penjara.

Adapun mantan napi korupsi yang lolos sebagai bacaleg di Sulawesi Utara bernama Syahrial Damapolii. Ia merupakan mantan Ketua DPRD Sulawesi Utara yang pernah menjadi terpidana korupsi Manado Beach Hotel pada 2012 lalu.

Kemudian, Bacaleg lainnya yakni Abdullah Puteh, mantan napi korupsi yang berasal dari Aceh ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh, terlibat korupsi pembelian 2 helikopter dan dihukum 10 tahun penjara.


Anthony Djafar

 

Anthony Djafar
31-08-2018 22:01