Main Menu

Kementerian Bela Nelayan Tersangka Penjual Kepiting

Mukhlison Sri Widodo
03-09-2018 17:08

Sosialisasi satwa yang dilindung oleh kementerian KKP.(GATRA/Arif Koes/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberi atensi penangkapan nelayan penangkap kepiting yang dijadikan tersangka.

 

Melalui Satuan Tugas 115 Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal, Kementerian menyatakan sosialisasi satwa yang dilindungi harus terus ditingkatkan.

Tri Mulyadi, 32 tahun, dan rekannya Supriyanto, 30 tahun,  nelayan Pantai Samas, Bantul, ditangkap Polisi Air Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 23 Agustus karena menangkap dua kepiting. 

Mereka  dinyatakan melanggar  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI  Nomor 56/PEMEN KP/2016 tentang larangan menangkap atau mengeluarkan kepiting. Kedua nelayan mendapat dua kepiting seberat 2,7 kilogram dari Lagune Depok, Parangtritis, dan dijual Rp150 ribu lewat media sosial.

Wakil Ketua II Satgas 115 KKP Yunus Husein  menggelar pertemuan tertutup dengan Tri yang ditemani orang tuanya, tokoh masyarakat Samas Sadino, Ketua Nelayan Mina Bahari Samas Sigit, Kepala Desa Srigading Wahyu Widagda, dan perwakilan dari Polair Polda DIY.

"Kedatangan kami ke sini untuk mengetahui fakta dan data terkait kasus penjualan kepiting yang menjadikan Tri sebagai tersangka oleh kepolisian," kata Yunus di kawasan Pantai Samas, Bantul, Senin (3/9).

Menurut Yunus, kementerian menyayangkan belum adanya sosialisasi tentang satwa yang dilindungi pada nelayan sebelum penegakkan hukum. Padahal sosialisasi menjadi salah satu upaya menyampaikan informasi demi penegakkan hukum dan mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam kasus ini, Yunus menyayangkan  penegakan hukum perikanan yang belum mempertimbangkan prinsip kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan sumber daya. Ketiga hal ini harus berjalan bersama agar semua aspek seimbang.

Karena belum ada sosialisasi, Yunus mengatakan Tri belum bisa dianggap bersalah. Selain itu, langkah pembinaan hingga peringatan sewajarnya ditempuh terlebih dahulu sebelum dibawa ke ranah hukum.

"Dari keterangan semua pihak, kami berpendapat idealnya kalau belum ada sosialisasi maka tidak perlu diproses secara hukum," lanjutnya.

Ketua Kelompok Nelayan Mina Bahari Samas, Sigit, membenarkan bahwa selama ini pihaknya belum mendapat sosialisasi tentang larangan menangkap kepiting di bawah dua ons.

"Mewakili nelayan, saya berharap pertemuan dengan KKP hari ini menemukan solusi untuk status anggota kami. Komunikasi sudah kami lakukan dengan Pemkab Bantul dan Pemda DIY namun belum ada titik terang," ujarnya.

Sigit menyatakan nelayan sudah mengetahui larangan menangkap lobster, tapi untuk kepiting belum karena tak pernah ada sosialisasi.

Kepala Desa Srigading, Wahyu Widagda, mengatakan sebagai tindak lanjut kasus ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI  No 56/PEMEN KP/2016 tentang larangan penangkapan satwa yang dilindungi.

Merespon hal ini, secara terpisah saat dihubungi wartawan, Kasubdit Gakkum Dit Polair Polda DIY AKBP Riwanto mengatakan pihaknya hanya menegakkan undang-undang dan kedua orang yang ditetapkan tersangka juga tidak ditahan.


Reporter: Arif Koes
Editor: Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
03-09-2018 17:08