Main Menu

KPK Tahan 22 Anggota DPRD Kota Malang

Iwan Sutiawan
03-09-2018 22:47

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan 22 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur (Jatim) periode 2014-2019, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tahun anggaran 2015.

 

"Para tersangka ditahan 20 hari pertama di sejumlah rutan [rumah tahanan]," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Senin (3/9).

Penyidik menahan 5 orang tersangka di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta, yakni Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, dan Suparno Hadiwibowo. Kemudian, 6 orang di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Mereka yang menghuni rutan ini adalah Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een Ambarsari, Ribut Harianto.

Selanjutnya, 5 tersangka dijebloskan ke sel Rutan Polres Jakarta Selatan yakni Bambang Triyoso, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, dan Choirul Amri. Sisanya

Sisanya sebanyak 5 tersangka ditahan di Rutan KPK Gedung K4, yakni Dian Yanti, Sugiarto, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, dan Erni Farida serta Afdhal Fauza di Rutan Polres Jakarta Pusat (Jakpus).

KPK menetapkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang tersebut karena diduga menerima hadiah atau janji alias suap mulai sekitar Rp12,5 juta sampai Rp50 juta dari Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018. Pemberian uang itu agar para anggota dewan terhormat itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait jabatannya, di antaranya agar mengesahkan APBD-Perubahan Pemkot Malang tahun 2015.

KPK menyangka 22 orang anggota DPRD Kota Malang itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, juga disangka melanggar Pasal 12 B Undang-UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
03-09-2018 22:47