Main Menu

KPK Dalami Ada Tidaknya Peran Novanto di PLTU Riau 1

Iwan Sutiawan
04-09-2018 08:19

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau 1, termasuk meneliisk ada tidaknya peran Setya Novanto dalam kasus ini mengingat yang bersangkutan sempat menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar.

 

"Itu masih dalam pengembangan." "Kebetulan memang SN pada saat dulu yang bersangkutan selain juga Ketua DPR, dia juga sebagai ketua [umum] Golkar," kata Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK di Jakarta, Senin petang (3/9).

Dan salah satu yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap PLTU Riau 1 itu adalah legislator dan kader Partai Golkar, yakni Eni Maulani Saragih yang ketika itu menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

"Kebetulan, diambil [OTT] KPK ini ibu ES [Eni Saragih], ini kebetulan yang bersangkutan bendahara dari Golkar. Jadi kita belum tahu kira-kira apakah ada dana disalurkan ke sana. Karena yang bersangkutan selaku ketua maka kita perlu saksi. Jadi tidak ada pikiran penyidik ini berpolitik dari Golkar," ujarnya.

Selain itu, KPK juga menyampaikan, bahwa kasus pengusutan dugaan suap ini tidak terkait politik. Ini merupakan murni penegakan hukum yang berawal dari laporan masyarakat.

"Bukan kaitan dengan itu [politik] karena ini murni informasi dari masyarakat. Jadi dilakukan tangkap tangan dan diperiksa SN sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka yang ditangani sekarang. Kita tidak punya pemikiran apakah mereka lawan politik atau tidak," ujarnya.

Disinggung apakah pemeriksaan Komisari PT Skydweller Indonesia Mandiri, Rheza Herwindo yang juga merupakan putra dari Novanto ini karena ada kaitannya dengan sang ayah, Basaria menyampaikan, bahwa ada keterangan yang diperlukan dari Rheza, di antarnya soal saham.

"Ya ada sesuatu yang dibutuhkan keterangan dari dia [Rheza]. Salah satunya itu [kepemilikan saham]," ujar Basaria.

Terkait kasus ini, Novanto, sempat mengaku tidak pernah memerintahkan Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR Ri dari Fraksi Partai Golkar untuk mengawal proyek PLTU Riau 1. "Enggak ada [perintah mengawal proyek PLTU Riau 1]," katanya.

Sedangkan saat dikonfirmasi soal pengakuan Eni, bahwa ia hanya menjalankan tugas partai soal PLTU Riau 1, Novanto mengaku tidak tahu menahu karena sudah ditahan KPK hingga menjalani penjara di Lapas Klas 1 Sukamiskin, Bandung. "Enggak, saya dah masuk, saya enggak tahu," ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, dan pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Mega Watt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji yakni US$ 1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.  


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
04-09-2018 08:19