Main Menu

Begini Aliran Dana Suap PLTU Riau 1 Hingga ke Munaslub Golkar

Hidayat Adhiningrat P.
04-09-2018 12:55

Eni Maulani Saragih. (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada kasus pembangunan PLTU Riau 1.

 

Belakangan, KPK menetapkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji yakni US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.

Kuasa hukum dari tersangka Eni Maulani Saragih, Fadli Nasution, ketika ditemui Gatra.com, Senin (3/9) di daerah Kuningan, Jakarta Selatan menjelaskan bahwa rangkaian kejadian ini bermula sekitar bulan Desember 2017 saat Eni ditunjuk sebagai bendahara panitia Munaslub Golkar.

"Karena itu beliau menghubungi Pak Kotjo (Johannes Budisutrisno Kotjo) untuk minta dibantu penyelenggaraan Munaslub. Pak Kotjo membantu sebesar Rp2 miliar. Bu Eni meminta itu sekitar bulan Desember, sebelum Munaslub," jelas Fadli.

Uang tersebut diberikan dalam bentuk tunai. Namun, Fadli mengatakan, bahwa tidak ada instruksi secara langsung dari partai Golkar kepada Eni untuk meminta bantuan tersebut.

"Kalau instruksi tidak ada ya. Kalau dibilang inisiatif pun juga karena saat itu jabatannya bendahara Munaslub. Oleh karena itu, namanya bendahara harus bisa membiayai pelaksanaan Munaslub itu," katanya.

Semua bukti detail tentang pemberian uang ini, kata Fadli, sudah ada pada penyidik KPK. Bukti tersebut adalah catatan laporan keuangan sampai pada bukti kwitansi pembayarannya.

Eni sendiri sudah mengakui perbuatannya. Dia mengaku ada penerimaan sebesar Rp4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo sebanyak 4 kali.

Rinciannya, pertama sebesar Rp2 miliar untuk Munaslub diberikan bulan desember 2017, Rp2 miliar diberikan bulan Maret 2018, Rp250 juta di bulan Juni 2018, dan Rp500 juta pada tanggal 13 Juli 2018 saat KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Rp2 miliar pada bulan maret digunakan untuk pribadi Bu Eni. Pemberian uang Pak Kotjo kepada Bu Eni tidak digunakan untuk Pilkada Temanggung. Semua digunakan ya tadi itu," ungkap Fadli.

 

Keterlibatan Idrus Marham dan Setya Novanto

Sementara itu, Fadli mengatakan bahwa dalam kasus ini Idrus Marham tidak terlibat secara langsung. Dirinya hanya menunggu kabar perkembangan dari Eni.

"Bu Eni dalam beberapa hal terkait dengan beberapa proses negoisasi menuju penandatanganan proyek PLTU Riau 1 ini menyampaikan beberapa hal dan perkembangan progress kepada Idrus Marham," katanya.

Mengenai apakah Idrus menerima uang haram tersebut, Fadli mengatakan kalau uang tersebut langsung dari Eni, tidak ada. Namun, kalau uang tersebut langsung dari Johannes Kotjo kepada Idrus, dirinya mengaku tidak tahu.

"Karena begini, kontraknya ini kan belum terlaksana. Sementara komitmen antara pak Kotjo dengan investor baru dapat fee 2,5% kalau kontrak sudah ditandatangani dan progres investasi Riau 1 itu sudah berjalan," katanya.

Ketika ditanya mengenai keterlibatan Setya Novanto, Fadli mengatakan, "Yang jelas bu Eni itu diperkenalkan oleh Pak Setnov ke Pak Kotjo dan diperintahkan mengawal proyek PLTU Riau 1. Yang memerintahkan itu pimpinan partai pada saat itu," ucapnya.


Reporter: Riana Astuti
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
04-09-2018 12:55