Main Menu

Tidak Jalankan Putusan Bawaslu, KPU DKI Dicap Arogan

Abdul Rozak
04-09-2018 14:23

Ilustrasi - KPU DKI Jakarta (Dok. GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik kembali mengecam KPU DKI yang tidak mau melaksanakan putusan Bawaslu DKI yang meloloskan dirinya sebagai bakal calon anggota legislatif pada pemilu legislatif 2019.

 

Taufik mengatakan KPU DKI bertindak arogan dan tidak mau menjalankan dua undang-undang (UU) sekaligus. Pertama tidak meloloskan Taufik sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan tidak melaksanakan keputusan Bawaslu. "Ini bentuk arogansi lembaga, KPU DKI sebanyak dua kali melanggar UU. Dalam UU, keputusan Bawaslu itu wajib dilaksanakan," ungkap Taufik di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/9) siang.

Rencananya Taufik akan melaporkan seluruh komisioner KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (6/9) besok lusa. Taufik juga akan menggugat secara pidana sikap KPU DKI Jakarta tersebut. Taufik mengugat KPU DKI Jakarta ke Bawaslu DKI yang menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat sebagai bacaleg. Hal itu berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatakan seorang mantan narapidana kasus korupsi tidak dapat mencalonkan diri pada pileg. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 itu dinilai bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam UU Pemilu tersebut mantan terpidana korupsi yang menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Taufik divonis 18 bulan penjara di tahun 2004 karema terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Saat itu Taufik menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta. "Kalau sampai besok (Rabu, 5 September 2018) tidak melaksanakan putusan, saya gugat ke DKPP. Saya gugat perdata, serta pidana semua komisioner KPU DKI," tutup Taufik.

Pendapat Taufik ini berbeda dengan pendapat politisi PKS, Mardani Ali Sera yang menyatakan bahwa hingga belum ada keputusan judicial review dari MA mengenai PKPU tersebut, maka yang berlaku untuk saat ini adalah PKPU mengenai larangan eks napi koruptor. "Sebelum ada keputusan apapun, PKPU tetap berlaku. Bahwa mantan koruptor dilarang nyaleg," kata Mardani.


Reporter: Abdul Rozak

Editor: Bernadetta Febriana

Abdul Rozak
04-09-2018 14:23