Main Menu

CERI: KPK Dibohongi soal Mangkirnya Pemeriksaan Dirut Pertamina

Anthony Djafar
04-09-2018 14:38

Ilustrasi -  KPK (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyebut bahwa KPK seharusnya menjaga marwah dan wibawanya, dengan bersikap tegas terhadap semua saksi-saksi yang dipanggil termasuk Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

 

Menurut Yusri, mangkirnya Nicke Widyawati dalam pemeriksaan dengan alasan bahwa menghadiri rapat pemegang saham, rupanya tidak benar.

“Dia (Nicke) beralasan ada rapat pemegang saham. Itu bohong. Tidak ada rapat pemegang saham Pertamina. Dia (Nicke) hadir di acara implementasi B20 di SPBU Kuningan, Jakarta Selatan," kata Yusri kepada Gatra.com, Selasa (4/9).

Yang membuat Yusri bertanya-tanya karena Dirut Pertamina itu lebih mendahulukan untuk menghadiri hari Pelanggan di SPBU Kuningan, yang masih bisa diwakilkan oleh pejabat Pertamina lainnya, ketimbang memenuhi panggilan pemeriksan KPK. Apalagi lokasi acara SPBU Kuningan itu dekat dengan kantor KPK yang juga berada di kawasan Kuningan.

"Yang kami tanyakan, kenapa Nicke tidak hadir dan disebutkan menghadairi rapat pemegang saham, padahal ketahuan berada di SPBU. Apa karena dia takut? Kalau memang dia benar, ya datang saja untuk mempermudah proses penyidikan KPK," katanya.

Hingga kini belum ada penjelasan resmi baik dari pihak Pertamina ataupun Nicke sendiri soal ketidakhadirannya dalam pemanggilan KPK Senin kemarin.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati menyebut bahwa ketidakhadiran Nicke untuk diperiksa KPK, Senin kemarin karena berbenturan dengan jadwal rapat pemegang saham.

"Tadi disampaikan pada penyidik tidak bisa memenuhi panggilan penyidik karena ada jadwal rapat pemegang saham. Akan dijadwalkan ulang," kata Yuyuk.

Seperti diketahui bahwa Nicke dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham. Sebelum menjabat Dirut Pertamina, Nicke sudah lebih dulu menjabat sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 PLN, yang diduga mengetahui pengadaan proyek PLTU Riau-1.

Sejauh ini KPK telah menetapkan 3 tersangka. Mereka adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes B Kotjo, dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham.


Anthony Djafar

Anthony Djafar
04-09-2018 14:38