Main Menu

Dugaan Korupsi PLTU Riau-1, Benarkah Proyek Dadakan?

Anthony Djafar
04-09-2018 16:08

PLTU Riau 1 Tenayan Raya (Dok. PJB/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, penyidik KPK harus menggali lebih dalam apakah benar motif munculnya proyek sebesar US$ 900 juta atau sekitar Rp 12,87 triliun, itu masuk dalam RUPTL (Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik) 2016 – 2025, ataukah berdasarkan kebutuhan atas kajian tehnis.

 

“Apakah memang sebelumnya ada kajian atau proyek itu muncul mendadak atas pesanan? Karena informasi yang beredar bahwa PLTU Riau 1 itu muncul akibat penundaan PLTU Sumsel 6 pada Juni 2016,” kata Yusri di Jakarta, kepada Gatra.com, Selasa (4/9).

Yusri mengatakan bahwa KPK harus memanggil Nicke yang saat ini menjabat sebagai Direktur utama Pertamina setelah diduga ada pertemuan dengan Eni Saragih di Singapore pada tahun 2017,

“Untuk mengeceknya bisa melalui imigrasi atau mengecek rekaman CCTV di BRI Prime Lounge sepanjang tahun 2017 dan 2018,” katanya.

Tempat itu kata Yusri diduga kuat sering digunakan untuk membahas proyek 35.000 MW oleh Direksi PLN dengan pengusaha IPP dan EPC serta elit-elit partai atau anggota DPR.

“Posisi Nicke Widyawati saat itu sebagai Direktur Perencanaan Strategis 1 yang membawahi divisi RUPTL. Posisi penting itu yang paling menentukan bagaimana awal mula munculnya proyek PLTU Riau 1,” katanya.

Menurut Yusri, dalam RUPTL 2016 - 2025 untuk proyek 35.000 MW, itu yang sudah disetujui oleh Menteri ESDM saat itu pada 17 Juni 2016 sesuai Keputusan Menteri ESDM nomor : 5899 K/20/MEM/2016.

“Dengan masuknya proyek PLTU Riau 1 tentu atas tanggung jawab Direktur Pengadaan Strategis 1 baru bisa ditindak lanjuti oleh Direktur Pengadaan Strategis 2, Iwan Supangkat yang membawahi Divisi IPP ( Independent Power Producer ),” katanya.

Kemudian lanjut Yusri, ditindaklanjuti melalui proses bisnisnya dengan skema IPP atau EPC untuk mencari mitranya. Dari proses bisnis di hulu (perencanaan) dan di hilir berupa eksekusi skema proyek dalam bentuk IPP atau EPC.

“Maka akan didapat benang merah peranan Sofyan Basyir sebagai Direktur Utama PLN dengan Direktur Perencanaan Strategis 1 Nicke Widyawati dan Direktur Perencanaan Strategis 2 Iwan Supangkat terkait kasus korupsi PLTU Riau 1,” katanya.

Yusri menyebut bahwa sebelumnya Kepala Divisi RUPTL PLN M Iqbal diketahui telah mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 2016, karena tak sanggup menerima intervensi dari banyak pihak termasuk mantan atasannya terkait penyusunan RUPTL tahun 2016 hingga 2025 untuk proyek 35.000 MW.

“Beredar informasi adanya intervensi kuat untuk pembatalan tender PLTGU Jawa 5 tanpa alasaan yang jelas,” katanya.

Untuk itu kata Yusri, penyidik KPK punya peranan membongkar kasus ini ke publik, misalnya bagaimana menentukan nominasi siapa yang ditunjuk sebagai pelaksana IPP dan EPC (Engineering Procurement Contractor), di setiap pembangkit listrik PLN.

“Bisa jadi kasus korupsi PLTU Riau 1 akan membuka pintu kepada pengusutan kasus korupsi yang lain di proyek pembangkit 35.000 MW,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir pernah menjelaskan bahwa, proses pengadaan PLTU Riau 1 bermula dari penunjukkan langsung PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) untuk mengerjakan proyek ini. PJB adalah anak usaha PLN di bisnis pembangkit listrik.

"Ini penunjukan langsung ke anak usaha," kata Sofyan dalam konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin 16 Juli lalu.

Sofyan mengungkapkan bahwa PJB memilih mitra dan membentuk konsorsium yang salah satu mitra dipilih PJB adalah Blackgold. Konsorsium yang dibentuk terdiri dari PJB, Blackgold Natural Resources Limited, PT PLN Batubara (PLN BB), PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dan China Huadian Engineering Co Ltd (CHEC).

Disebutkan bahwa PJB menguasai 51% saham proyek PLTU Riau 1 dan sisanya 49% saham dimiliki mitra-mitranya. PLTU Riau 1 sendiri dijadwalkan akan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2024. Kapasitasnya sebesar 600 MW. PLTU ini akan dibangun di Kecamatan Penarap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Sejauh ini, PLTU Riau 1 masih proses pengadaan. Januari lalu, PLN sudah memberikan Letter of Intent (LOI) ke Blackgold untuk mendapatkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau Power Purchase Agreement (PPA) PLTU Riau 1

Karena kasus dugaan korupsi ini kata Sofyan, proyek PLTU Riau 1 untuk sementara akan dihentikan. "Kita break dulu, bagaimana aspek legalnya kita selesaikan dulu," katanya.

Sofyan sendiri sudah dua kali diperiksa oleh penyidik KPK. Sofyan kepada awak media usai diperiksa membantah menerima aliran dana terkait proyek ini.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK membuka diri kepada siapapun untuk dapat menyampaikan informasi yang diketahuinya terkait kasus PLTU Riau-1. Meski sejauh ini penyidik KPK baru menetapkan 3 tersangka dan memeriksa sejumlah saksi-saksi.

“Nantinya kalau ada informasi yang berkembang atau bukti baru tentu kami pelajari untuk melihat apakah ada pelaku lainnya di kasus ini," katanya.


Anthony Djafar

Anthony Djafar
04-09-2018 16:08