Main Menu

Pelibatan TNI di Pemberantasan Teroris Harus di Bawah Koordinasi Supremasi Sipil

Hidayat Adhiningrat P.
05-09-2018 12:18

Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, M. Choirul Anam.(GATRA/Hidayat Adhiningrat P/re1)

Jakarta, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang tersebut memberikan ruang bagi keterlibatan langsung Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam operasi kontraterorisme dan masalah keamanan internal.

 

Salah satu pasal di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemberantasan terorisme adalah bagian dari operasi militer, jika ada permintaan bantuan dari Kepolisian RI dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Pasal 43 dalam undang-undang ini juga menetapkan bahwa TNI dapat dikerahkan dalam "memerangi tindakan terorisme".

Koordinator subkomisi pengkajian dan penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M. Choirul Anam, menyatakan bahwa Komnas HAM mendorong pemerintah mengambil langkah serius untuk mengatur mekanisme pelibatan TNI selama operasi pemberantasan terorisme.

Dia mencontohkan, misalnya dalam proses penyusunan Peraturan Presiden tentang pelibatan TNI di operasi pemberantasan terorisme, seharusnya dilakukan secara terbuka.

"Keterlibatan TNI dalam operasi pemberantasan terorisme harus didasarkan di keadaan yang sangat diperlukan dan dilaksanakan secara proporsional. Baik secara ruang lingkup, skala ancaman, cara penggunaan kekuatan, dan kerangka waktu penempatan," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (5/9).

Selain itu, dia juga menyarankan agar pengaturan keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme ini diatur dalam mekanisme yang jelas di bawah koordinasi supremasi sipil.

"Dalam level dan eskalasi tertentu, ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara dan institusi penegak hukum sudah tidak bisa mengatasinya lagi, otoritas sipil dapat mengerahkan militer," katanya.

Mekanisme tersebut juga harus memasukan aturan keterlibatan, hak, dan tugas dari personel yang dilibatkan.

"Menciptakan mekanisme yang terdefinisi dengan baik akan mendorong proses pemberantasan terorisme yang lebih transparan dan akuntabel," ucap Anam.


Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
05-09-2018 12:18