Main Menu

Akuntabilitas Penggunaan Senjata, Jantung Penegakan HAM dalam Pemberantasan Terorisme

Hidayat Adhiningrat P.
05-09-2018 12:51

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti akuntabilitas penggunaan senjata oleh institusi penegak hukum. Terutama, dalam mekanisme pemberantasan tindak pidana terorisme.

 

"Itu jadi titik pangkalnya. Polisi adalah institusi yang secara konstitusional boleh membawa dan menggunakan senjata. Tapi bagaimana akuntabilitasnya? Itu yang jadi perhatian Komnas HAM," kata Koordinator subkomisi pengkajian dan penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), M. Choirul Anam, Rabu (5/9).

Selama ini, lanjut Anam, Polisi memang selalu mengumumkan berapa jumlah pelaku yang ditembak oleh institusinya. Namun, hal ini belum mencakup nilai akuntabilitas yang dimaksud.

"Kalau angka (jumlah tertembak) pasti di akhir dipublikasikan, tapi sebenarnya kasus seperti ini tidak bisa rata. Akuntabilitas penanganan ini tidak di ujung, tidak terus dikumpulin jadi satu. Makanya jantung dari ini semua adalah akuntabilitas penggunaan senjata. Itu yang paling penting dalam konteks kalau terjadi kekerasan," katanya.

Kemudian, spesifik dalam konteks pemberantasan terorisme, Choirul Anam mengatakan pihaknya tidak menutup mata bahwa ada ancaman nyata dari aksi terorisme. Tapi, katanya, dari mata penegakan hak asasi manusia, akuntabilitasnya harus dijelaskan. Termasuk masalah transparansi dalam konteks penggunaan senjata.

Di Kepolisian, lanjut Anam, ada sebuah mekanisme yang harusnya sudah berjalan. Petugas di lapangan harus melapor kepada atasannya langsung mengenai bagaimana peristiwa penggunaan senjata.

"Itu harus ada. Dan itulah yang digunakan atasannya untuk mempertanggungjawabkan kepada publik. Mekanisme ini yang tidak pernah terbuka toh? Nah ini yang kita sebut mekanisme penggunaan senjata. Akuntabilitasnya ini mau kita create," ujar Anam.

Hal lain yang menjadi sorotan Komnas HAM terletak pada UU Terorisme yang juga mengatur penahanan pasca penangkapan. Penahanan ini harus dinyatakan kepada publik termasuk mengenai di mana lokasi penahanannya.

"Itu kan tidak ada, baru sekian hari di-declare dengan meminta persetujuan proses hukum berikutnya. Itu tidak bisa, itu potensial pelanggaran hak asasi manusia. Kami sedang menegosiasikan ini sehingga penanganan terorisme berapapun jumlahnya, itu akuntabilitasnya sama," tegas Anam.


Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
05-09-2018 12:51