Main Menu

Polemik KPU-Bawaslu, Menko Polhukam: Tunggu Putusan MA

Wem Fernandez
05-09-2018 13:42

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. ( GATRA/Jongki Handianto/yus4)

 

Jakarta, Gatra.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan semua pihak hendaknya dapat menahan diri dengan menggu putusan Mahkamah Agung menyikapi kontroversi putusan Bawaslu yang meloloskan Bacaleg mantan Koruptor.

 

“Yang bisa mengatasi, menyelesaikan dari pendekatan hukum adalah MA karena MA yang berhak untuk menilai, menganalisis apakah PKPU itu benar, apakah bisa dilanjutkan, apakah tidak. Seyogyanya, ini kemudian di tolak dulu atau ditunda, itu kan MA,” kata Wiranto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (5/9). 

Wiranto menambahkan, pihaknya juga telah mendesak MA untuk segera mengambil putusan agar polemik ini tidak berkepanjangan. Apalagi jadwal calon tetap legislatif akan segera diumuman oleh KPU

“Kita mendesak MA agar apa, agar segera membuat keputusan. Ini prioritas, ini masalah program nasional, ini masalah jadwal yang enggak bisa diutak atik lagi. Kita kan meminta MA apa sih susahnya membuat prioritas itu? Kita tunggu aja,” katanya.

Ditanya dasar hukum yang digunakan sementara, sebelum putusan MA keluar, Wiranto enggan berkomentar. Namun dia tetap optimis, MA dapat segera mengeluarkan putusannya. 

“Jangan mengada-ada, kita harus menunggu keputusan (MA). Saya sudah telepon ya pimpinan di MA, tolong dipercepat supaya semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya. 

 Wiranto juga mengaku telah bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membahas polemik bisa tidaknya mantan koruptor maju sebagai bakal calon legislatif.

"Kami sudah bertemu dengan KPU dan Bawaslu," katanya.

Diketahui, kedua lembaga ini beda sikap dalam menyatakan lolos tidaknya Bacaleg yang mantan koruptor. KPU mengeluarkan regulasi dalam Peraturan KPU (PKPU) melarang mantan koruptor dipilih sebagai Bacaleg. Sementara Bawaslu justru berpandangan sebaliknya dengan alasan masih menunggu putusan MA.

Karena kedua lembaga ini punya pandangan masing-masing, maka mereka pun diminta menunggu hasil putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan PKPU. 


Reporter : Wem Fernandez  

Editor: Anthony Djafar

Wem Fernandez
05-09-2018 13:42