Main Menu

Komnas HAM Dorong Rekaman Percakapan Jadi Novum Pembunuhan Munir

Hidayat Adhiningrat P.
05-09-2018 14:44

Aktivis HAM Munir Said Thalib Al-Kathiri.(ANTARA/re1)

Jakarta, Gatra.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Kabareskrim Irjen Arief Sulistyanto untuk meneliti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Penelitian itu dilaksanakan untuk mencari tahu perlu atau tidaknya kasus tersebut untuk dikembangkan setelah Pollycarpus Budihari Prijanto dinyatakan bebas.

 

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, M Choirul Anam, mengatakan bahwa kasus pembunuhan Munir seharusnya mudah untuk diungkap kembali. Hal ini dikarenakan, meskipun data Tim Pencari Fakta dikatakan hilang, terdapat beberapa data lain yang bisa membantu proses tersebut.

Choirul Anam mengungkapkan, saat dirinya masih tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), dia mendengar bahwa Polisi dan Jaksa memiliki rekaman percakapan antara Muchdi dengan Pollycarpus.

Rekaman ini, katanya, bisa menjadi novum untuk Muchdi Pr. Pada rekaman suara tersebut terdapat percakapan dan instruksi dari Muchdi kepada Pollycarpus.

“Rekaman itu bisa jadi satu novum yang paling mudah ditemukan dan barangnya ada di kepolisian dan Kejaksaan. Rekaman suara Polycarpus dan Muchdi PR,” jelas Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (5/9).

Rekaman ini, lanjut Anam, sejak ditemukan oleh Polisi dan diberikan ke Kejaksaan tidak kemudian dibawa ke Pengadilan.

"Barang nya ada, “siap, iya Laksanakan.” Kan Muchdi sama Poly punya hubungan telepon. Dari HP ke HP sama dari rumahnya Poly ke kantornya Muchdi di BIN. Atau sebaliknya dari kantor ke HP nya Poly ada hubungan telepon begitu,” terangnya.

Maka dari itu, Anam melihat bahwa pihak kejaksaan saat ini hanya perlu menindaklanjuti bukti-bukti yang ada. Sehingga tidak memulai lagi dari awal untuk mengungkap kasus ini kembali.

Sejak tahun 2006, ketika Kabareskrim Mabes Polri masih dijabat Komjen Pol (Purn) Makbul Padmanegara, kasus Munir dinilai mandek. Melalui Kabareskrim yang baru saat ini, Kapolri Tito mengatakan pihaknya akan menunggu masukan dari Kabareskrim untuk mengambil sikap soal kelanjutan kasus Munir tersebut.

Laporan TPF kasus Munir dulu pernah diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu, yang menjabat sebagai Mensesneg adalah Yusril Ihza Mahendra. Yusril menegaskan tidak pernah menerima dokumen TPF kasus Munir saat menjabat sebagai Mensesneg.


Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
05-09-2018 14:44