Main Menu

Pengamat: Golkar Sulit Dijerat Kejahatan Korupsi Korporasi

Anthony Djafar
05-09-2018 17:45

Tersangka yang juga Anggota DPR Komisi VII Eni Maulani Saragih. ( ANTARA/Adm/RT)

Jakarta, Gatra.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno menganggap keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari cela menggiring partai Golkar sebagai kejahatan korporasi dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1, terkesan mengada-ada dan bermuatan politis menjelang Pileg 2019.

 

Alasannya, kata Adi, karena kasus aliran dana dari Eni Saragih yang diberikan oleh Johanes Kotjo sebagaimana banyak diberitakan media, setelah ditetapkan sebagai tersangka, itu dilakukan secara pribadi masing-masing, tidak sampai melibatkan kelembagaan partai, karena belum jelas pembuktiannya.

“Sangat sulit untuk menjadikan kasus (korupsi PLTU Riau-1) itu sebagai kejahatan korporasi, karena itu membutuhkan pembuktian secara sistematik. KPK harus dapat membuktikan bahwa aliran dana dugaan korupsi itu dipakai untuk kegiatan kelembagaan secara resmi, masuk kas Golkar secara resmi. Tidak hanya mempercayai pengakuan Eni,” katanya di Jakarta, Rabu (5/9).

Selain itu kata Adi, dari keterangan Eni maupun kuasa hukumnya yang berkembang di media, tidak ada pengakuan Eni secara terang-terangan menyebut kalau aliran dana masuk dalam kas penyelenggaran Munaslub Partai Golkar. Eni sendiri mengaku sering “dibantu” Johanes namun kapasitasnya secara pribadi, tidak mengatasnamakan partai.

"Agak susah untuk membuktikannya karena dugaan korupsinya itu bersifat pribadi, perorangan atas nama pribadi, bukan atas nama institusi atau korporasi yang diberikan dana," katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, KPK juga harus dapat membuktikan bahwa aliran dana yang diduga merupakan hasil korupsi itu, dinikmati dan disetujui oleh lembaga partai Golkar secara resmi, terstruktur dan sistematis.

Artinya, uang itu masuk ke kas partai Golkar yang disepakati dan disetujui oleh pengurus lainnya bahwa uang itu diduga kuat merupakan hasil kejahatan suap dari Johanes. Dan, itu tentu tidak mungkin, apalagi panitia Munaslub Golkar sudah membantahnya, malah berani untuk diaudit.

"Yang korupsi hanyalah oknum elit saja, yang tak ada kaitannya dengan Golkar secara kelembagaan," katanya.

Menurut Adi, kejahatan korupsi itu jarang menyentuh korporasi, dan bahkan nyaris tak pernah terjadi di negeri ini dalam konteks politik. Sangat berbeda jika itu menyangkut perusahaan yang orientasinya memikirkan profit keuntungan.

"Selama ini kan pelakunya hanya dijerat personal saja," katanya.


Anthony Djafar

Anthony Djafar
05-09-2018 17:45