Main Menu

Artidjo dan Mahfud MD Sepakat, Korupsi DPRD Malang Memalukan Bangsa  

Hidayat Adhiningrat P.
05-09-2018 20:57

Dialog kebangsaan ‘Indonesia Merdeka, Indonesia Beradab', di kampus UII, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.(Dok. GATRA/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Dua pakar hukum sekaligus tokoh bangsa, Artidjo Alkostar dan Mahfud MD, menyatakan prihatin atas penangkapan 42 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena korupsi.

 

Menurut mereka, korupsi ramai-ramai ini membuktikan adanya korupsi politik dan memalukan bangsa.

Keduanya menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan ‘Indonesia Merdeka, Indonesia Beradab', di kampus Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (5/8).

“Saya prihatin dengan penangkapan di Malang dan kasus yang sama di beberapa kota lainnya. Apa yang Indonesia alami saat ini menandakan korupsi sudah mengakar dari pucuk pimpinan sampai bawahan,” kata Artidjo.

Artidjo menggolongkan kasus ini sebagai korupsi politik. Para pembuat kebijakan di eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendapatkan amanat rakyat menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Menurut mantan hakim agung ini, korupsi DPRD Malang menjadi tamparan keras dan memalukan serta menjadi fakta hilangnya keadaban berbangsa.

Artidjo menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa, merampas hak-hak strategis rakyat dalam bidang sosial-ekonomi, dan menimbulkan kemiskinan.

“Tidak ada negara yang kuat menanggung kanker korupsi, terutama jika sudah menyentuh politik. Sekuat apapun negara, pasti akan bubar. DPR seharusnya menjadi contoh, malah bertindak jahat," katanya.

Artidjo menyatakan kasus ini menjadi momentum untuk mengkoreksi sikap terhadap korupsi. Sebab saat ini pemberantasan korupsi dilaksanakan setengah hati.

Menurut Artidjo, pemberantasan korupsi seharusnya dimulai dari pimpinan baru ke bawah. Negara harus tegas dan tidak memberi toleransi kepada koruptor.

Adapun mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan korupsi politik muncul karena penerapan hukum menggunakan ‘kacamata kuda’.

“Kacamata kuda dalam hukum menjadi perdebatan yang panjang. Hukum berlaku tajam bagi kalangan lemah dan tidak berdaya, namun tumpul ke atas,” ujarnya.

Menurut dia, aparat melanggar hukum, sehingga masyarakat bawah melawan dan membuat hukum sendiri. Padahal aparat negara tidak boleh menggunakan hukum karena politik.

Hukum bisa menjadi tegak jika ada kekuasaan politik yang benar dan netral.

"Jika dibiarkan terus terjadi, korupsi politik yang melibatkan pimpinan negara maupun DPR pasti akan menghancurkan bangsa ini," ujarnya.

Mestinya, kata Mahfud, semangat nasionalisme yang ditumbuhkan bukan sekadar lewat pembangunan, melainkan pada penegakan keadilan seadil-adilnya.

“Konsep penegakan keadilan ini akan saya jalankan jika terpilih sebagai wakil presiden,” kata dia yang nyaris jadi calon wakil presiden Joko Widodo itu.

Rektor UII Fathul Wahid dalam sambutannya menjelaskan bahwa dialog ini dibagi dalam dua subtema, yakni ‘Penegakan Hukum’ dan ‘Nilai Agama sebagai Identitas Bangsa’.

"Semoga acara ini bisa menenun kembali semangat kebangsaan yang rusak oleh ujaran kebencian dan menumbuhkan rasa malu yang semakin hilang dari negeri ini," ujarnya.


Reporter: Arif Koes
Editor: Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
05-09-2018 20:57