Main Menu

Membangun Pemerintahan Bersih dengan Teknologi

Mukhlison Sri Widodo
05-09-2018 21:07

Public Governance Workshop yang bertema “Public Sector Governance in Digital Era: Enhancing Policy and Innovation” yang diinisiasi Indonesian Institute Public Governance (IIPGN).(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com - Teknologi informasi kini menjadi sarana untuk mendorong kinerja organisasi lebih efisien. Hal yang sama juga belaku bagi organisasi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi seperti e-bujeting menjadi solusi bagi peningkatan efisiensi pelayanan ke masyarakat. 

 

Karenanya,  selain layanan publik, digitalisasi layanan juga diharapkan bisa menciptakan good government. Tantangannya adalah soal regulasi di tingkat pusat, penguasaan teknologi, serta infrastruktur teknologi yang merata dan memadai.

Di sisi lain, perubahan kondisi global menuntut pula penyesuaian pada lini kehidupan, termasuk tata kelola perusahaan maupun tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Beberapa wacana tersebut mengemuka pada Public Governance Workshop yang bertema “Public Sector Governance in Digital Era: Enhancing Policy and Innovation” yang diinisiasi Indonesia Institute for Public Governance (IIPG) dan berlangsung di Jakarta pada Selasa, (4/9).

Hadir pembicara utama sebagai keynote speech, Wakil Presiden RI Periode 2009-2014 yang juga sebagai Ketua Dewan IIPG, Prof. Dr. H. Boediono, M.EC, dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Eko Prasojo.

Selain itu ada Deputi bidang reformasi birokrasi-Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Muhammad Yusuf Ateh, Ak. MBA, Rektor Universitas Prasetya Mulya, Prof. Dr. Djisman Simanjuntak, dan Mantan Dirjen Otonomi Daerah-Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan.

Wakil Presiden Era 2009-2014, Boediono memaparkan sejumlah persoalan serta tantangan dalam membangun good government. 

Beberapa diantaranya, soal laju kemajuan bangsa yang pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh kinerja institusi publik. Institusi yang memiliki kewenangn untuk membuat peraturan yang mengikat publik (masyarakat).

Saat ini kata Boediono, kita hidup di era teknologi. Revolusi teknologi apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, dapat membangun institusi yang baik. 

Seminar ini diharakan dapat membangkitkan kesadaran dan kepedulian atas urgensi permasalahan tersebut. Oleh karena itu seminar ini dapat mendorong pemangku kebijakan untuk membangun pemerintahan yang juga baik.

Teknologi informasi, artificial intelegent, telah merambah berbagai ranah kehidupan. Inti permasalahannya adalah menggeser cara-cara lama yang sudah mapan. Teknologi yang baru menawarkan cara-cara baru yang lebih jauh efisien, cepat dan mudah bagi pemakainya. 

“Teknologi baru yang unggul, pada akhirnya akan menggeser teknologi lama. Cara kerja  baru akan menggeser cara kerja yang lama,” kata Boediono menegaskan.

Permasalahan utama pada transformasi reformasi birokrasi juga dipaparkan oleh Boediono, beberapa diantaranya adalah pertama, membangun e-goverment bukan persoalan teknis, melaikan di bidang politik. 

Membangun e-government merupakan pekerjaan besar. Bukan pekerajaan yang dapat selesai satu atau dua tahun. Membangun e-government menuntut visi-misi yang panjang, serta pelaksanaan yang sistematis juga.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Administasi UI, Eko Prasojo sebagi akademisi dan pernah duduk di pemerintahan, menyampaikan tantangan global pemerintahan yang dihadapi, e-government berkaitan dengan transformasi birokrasi, dan membangun infrastruktur digital government.

Ada tiga kekuatan perubahan yang akan menekan sektor reformasi publik. Pertama perubahan situasi yang masif dan menyeluruh yang menimbulkan global  government, yang ditandai dengan proses pembuatan kebijakan yang tidak bertumpu pada single conflik tetapi pada multi government. 

Pengambilan kebijakan tidak menjadi monopoli satu pemerintahan di pusat tetapi juga menjadi bagian dari pemerintahan di provinsi, kabupaten dan kota.

Kemudian, sebagai pembicara pertama, Muhammad Yusuf Ateh, Ak. MBA, Deputi bidang reformasi birokrasi-Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengatakan, dalam perubahan layanan, masyarakat akan menyatakan lebih baik jika layanan sudah bebas dari KKN (Korupsi kolusi dan nepotisme). Selain itu juga semakin akuntabel serta masyarakat semakin puas terhadap pelayanan.

Ateh juga mengatakan, reformasi birokrasi harus dilaksanakan di semua kementerian dengan menjalankan evaluasi akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi. Selain itu, digital governmen juga sudah harus dilakukan. 

“Namun hal ini masih berjalan sendiri-sendiri. Meskipun begitu, pada 10 tahun ini berkembang pesat,”ujar Ateh. 

Ia juga memaparkan tantangan reformasi birokrasi. Pertama, soal infrastruktur teknologi yang belum merata. Kedua, peraturan yang belum terintegrasi, dan soal kualitas sumber daya manusia

Pada pembicara kedua, Prof. Dr. Djisman Simanjuntak, Rektor Universitas Prasetya Mulya, ia melihat dari perspektif lain, misalnya hal policy memainkan peran yang penting. Ia juga mengatakan, ciri pemerintahan yang baik adalah memberikan informasi. 

Keunggulan informasi adalah kemampuan kita untuk mendapatkan data untuk menginovasi sesuatu yang akan dibawa kepada kalangan yang lebih luas. 

Untuk itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dan masyarakat berjalan bersama dalam satu rombongan. Dalam rombongan ini, harus ada intervensi.

Sementara itu, Mantan Dirjen Otonomi Daerah, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan mengatakan, era desentralisasi dan demokrasi di Indonesia dilakukan dipanggung yang sangat besar, bukan di negara-negara kecil seperti di eropa. 

Indonesia sendiri terdiri banyak suku dan bangsa. Dengan adanya otonomi daerah maka akan datang pemerintahan yang baik. Harapannya akan lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat bisa fokus pada urusan global.

Untuk menuju pemerintahan daerah yang kreatif dan inovatif harus melaksanakan Pemda digital (penggunaan teklogi informasi). Digitalisasi ini lebih digunakan untuk layanan publik. Selain itu ada pula untuk hal lain, seperti urusan bisnis. 

“Di lapangan, penggnaan digital seperti smart city, E-bujeting baru jakarta, atau juga di Banyuwangi,” ujarnya memaparkan.

Namun ia menyayangkan digitalisasi layanan dilakukan terpisah-pisah. Tidak dilakukan secara terpadu. 

Sehingga kata Djohan ongkosnya jauh lebih mahal, selain itu juga menyulitkan penggunan untuk secara nasional. “Yang menjadi tantanganya juga adalah belum ada payung hukum setingkat Undang-Undang untuk e-government ini,” ujarnya.

Dahulu masih kata Djohan pada 2003 sudah ada Perpres, namun itu saja (Perpres) tidak cukup. Ke depan harus dibuat Undang-undang. 

“Jika tidak, maka konsekuensinya adalah ada Perda, yang dibuat oleh pemerintah daerah semaunya sendiri. Ongkos lebih mahal dan tidak efisien. Pengawasan juga lebih sulit,” ujarnya.

Oleh karena itu ia memaparkan, langkah-langkah membangun good government yang berbasis digital ini adalah, memeperbaiki sistem perencanaan yang berkelanjutan, alokasi dana yang teratur, serta adanya dukungan infrastruktur teknologi. 

Yang menjadi prioritas tak haya soal layanan publik, namun juga untuk kewajiban bisnis, dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan dan juga bisa dilakukan untuk pengelolaan pendapatan daerah.


Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
05-09-2018 21:07