Main Menu

Gubernur Sulsel: Jangan Ada Lagi ”Uang Ketok Palu”

Iwan Sutiawan
06-09-2018 07:26

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah. ( ANTARA/Puspa Perwitasari/RT)

Jakarta, Gatra.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, mengatakan, akan melakukan sejumlah hal untuk mencegah kebocoran anggaran termasuk jangan pernah terjadi lagi praktik "uang ketok palu" seperti di Jambi.

 

"Persoalan yang dihadapi, terutama dalam hal penganggaran perencanaan dan sudah disampaikan tentang penetapan APBD. Jangan lagi ada yang namanya uang ketok palu. Itu hati-hati," kata Nurdin di KPK, Jakarta, Rabu petang (5/9).

Kemudian, dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui berbagai program, tidak boleh bukan untuk kepentingan rakyat. Namun Nurdin mengaku sudah mempunyai pengalaman terkait ini selama dua periode menjadi bupati Bantaeng.

"Di kita enggak ada masalah. Saya menjadi bupati 10 tahun dari sebuah daerah tertinggal bisa kita ubah dari APBD yang sangat kecil. Saya kira ini satu contoh kasus yang sangat baik untuk kita aplikasi ke provinsi," ujarnya.

Untuk mencegah kebocoran anggaran dan korupsi, Nudrin juga akan menerapkan inovasi yang berhasil, di antaranya e-budgeting yang sudah berhasil diterapkan di sejumlah daerah dan bisa menjadi rujukan di samping meminta pendampingan pihak terkait termasuk KPK.

"Untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran, dengan mem-backup sistem seperti misalnya e-budgeting. Saya kira kita sudah sepakat yang mana menjadi rujukan kita, misalnya Bandung, Jateng. Yang mana, biar satu format, biar bisa kita omongin," katanya.

Sedangkan dari hasil pertemuan dengan KPK, Nurdin mengatakan, bahwa KPK sudah menyampaikan dan mengingatkan hal-hal yang harus diantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

"Sudah disampaikan beberapa, ada beberapa hal yang harus kita antisiapasi terutama yang rawan korupsi. Itu yang menjadi penekanan oleh ketua KPK," katanya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 07:26