Main Menu

Gubernur Nurdin Yakin Takkan Terjadi Praktik Seperti di DPRD Malang

Iwan Sutiawan
06-09-2018 08:18

Gubernur Nurdin Abdullah (kiri) bersama Wakil Gubernur Sudirman Sulaiman (kanan) (ANTARA/Puspa Perwitasari/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah yang baru dilantik mengatakan tidak akan menjanjikan atau memberikan sesuatu alias suap kepada DPRD agar mau mengesahkan anggaran. Kuncinya, semua program harus demi kepentingan rakyat.

 

Nurdin menyampaikan keterangan tersebut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu petang (5/9), menjawab pertanyaan wartawan bagaimana strategi yang akan dilakukan untuk mengantisipasi praktik yang terjadi di Kota Malang dan Sumut di mana hampir mayoritas anggota dewannya ditahan KPK karena diduga terlibat suap.

Nurdin mengaku optimistis hal tersebut tidak akan terjadi di Sulsel, karena mempunyai pengalaman dua periode atau selama 10 tahun menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Sulsel.

"Yakin saja, kami hampir 10 tahun [bupati] di Bantaeng itu tidak pernah kami lakukan. Kenapa? Karena mulai dari proses perencanaan, penganggaran semua berorientasi pada kepentingan rakyat. Kita tidak punya kepentingan apa-apa," katanya.

Karena itu, saat menjabat sebagai bupati Bantaeng, lanjut Nurdin, pihaknya tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada anggota dewan agar mau mengesahkan anggaran terkait program pemda.

"Jadi kalau mau diketok ya silakan. Kalau tidak, ya mau diapain. Saya rasa bangsa ini butuh keteledanan kok. Kalau semua pemimpin daerah bisa diteladani dan menjadi pemimpin yang punya trust, integritas, punya rasa malu itu penting, dan prestasi akan mengikuti," ujarnya.

Disinggung soal program 100 hari di awal masa pemerintahan Pemprov Sulsel, Nurdin mengatakan, salah satunya akan melakukan pembenahan di bidang perizinan, termasuk pada sektor sumber daya alam (SDA).

"Itu program 100 hari kita. Kita akan benahi perizinan. Semua yang masih rumit akan kita permudah, persimpelkan supaya izin tidak berbayar. Bisa diselesaikan dalam waktu cepat," ujarnya.

Untuk mewujudkan itu serta mempercepat pembangunan di Sulsel, eksekuti dan legislatif atau pemerintah provinsi (pemprov) dan DPRD harus mempunyai satu visi sehingga masyarakat lebih cepat merasakan hasil pembangunan.

"Kalau satu visi untuk mempercepat pembangunan supaya masyarakat dapat merasakan lebih cepat. Saya kira itu yang penting. Yang repot kalau ego sektoral masih berkembang," katanya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 08:18