Main Menu

Menko Maritim Minta Negara Kepulauan Bersatu atasi Perubahan Iklim

Anthony Djafar
06-09-2018 11:30

Menko Maritim Luhut B Pandjaitan dalam Senior Official Meeting Archipelagic and Island States di Jakarta (6/9) (GATRA/Anthony DJafar/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Menko Maritim Luhut B Pandjaitan menegaskan perlunya negara-negara kepulauan dan negara pulau bersatu sebagai garda terdepan untuk mengambil langkah nyata mengatasi dampak perubahan iklim.

 

“Sebagai negara-negara yang paling rentan oleh dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan karang, penangkapan ikan illegal maupun bencana alam yang terjadi di laut, kita harus segera mengambil langkah nyata,” katanya dalam pertemuan tingkat pejabat tinggi (Senior Official Meeting ) negara kepulauan dan negara pulau (Archipelagic and Island States ) di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (6/9).

Adapun Country Director UNDP Christophe Bahuet mengatakan bahwa gerakan pusat aksi laut UNDP menaksir pasar industri kelautan dan sumber daya pesisir secara global nilainya antara US$3 - 6 triliun per tahun.

“Bila kita gagal melindungi laut kita dan gagal menangani dampak perubahan iklim maka akan terjadi bencana sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat dunia,” katanya.

Bahuet menyebutkan pentingnya kerjasama UNDP dengan Pemerintah Indonesia dalam melakukan intervensi strategis yang inovatif serta efektif dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa pertemuan tingkat pejabat senior AIS kedua membahas tentang sampah plastik laut. Selain juga pengembangan ekonomi biru, adaptasi terhadap perubahan iklim, tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen bencana, perikanan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi.

“Forum ini bukan sekedar seremoni, tapi kita ingin tawarkan berbagai solusi inovatif dan cerdas dalam bentuk saling tukar menukar pengalaman dan informasi. Bantuan teknis berupa pelatihan peningkatan kapasitas untuk mengatasi berbagai isu kelautan serta skema pendanaan proyek-proyek penanganan dampak perubahan iklim,” kata Purbaya yang menjadi co chair dalam forum tersebut.

Purbaya menambahkan bahwa forum AIS akan menjadi platform pengembangan (bukan platform yang digerakkan oleh politik atau hanya ekonomi) tetapi sebuah platform untuk berbagi pengetahuan dan kerja sama teknis.

“Kami mengundang para pejabat senior dari negara kepulauan dan negara pulau yang memiliki kemampuan teknis dalam hal kemaritiman terutama di bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan. Kami ingin memperoleh komitmen global untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan mencapai target SDG nomor 14,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Bidang Navigasi dan Keselamatan Maritim Odo Manuhutu menjelaskan bahwa selain tawaran kerja sama teknis, pemerintah Indonesia juga menawarkan hal berbeda dalam pertemuan AIS kedua ini.

“Kita ingin membuka akses kerja sama dengan organisasi kepemudaan maupun start up Indonesia di bidang kemaritiman khususnya bidang kelautan, pariwisata dan lingkungan,” katanya.

Jika dalam pertemuan 1st SOM AIS dilakukan diskusi untuk menghasilkan solusi mengenai permasalahan riil yang dihadapi oleh negara kepulauan dan negara pulau, serta melakukan kunjungan ke berbagai lembaga seperti BMKG. Kemudian Pushidros-AL dan LIPI, maka pada pertemuan 2nd SOM AIS tidak hanya berdiskusi namun juga disampaikan paparan dari para narasumber.

“Agar forum ini mampu menghasilkan solusi yang nyata, kita juga menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kemaritiman dalam dan luar negeri juga melibatkan secara langsung generasi muda, LSM dan start up di bidang yang sama,” katanya.

Selain berdiskusi, para delegasi juga diajak untuk melihat secara langsung upaya pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya penanganan dampak perubahan iklim dan pengelolaan sampah di wilayah kepulauan. Odo menyebut bahwa pada hari ketiga pelaksanaan forum AIS tersebut, para peserta diajak mengunjungi fasilitas konservasi mangrove serta pelestarian penyu di Pulau Pramuka Kabupaten Kepulauan Seribu.

Rencananya, setelah pelaksanaan pertemuan SOM AIS kedua, Pemerintah Indonesia dan UNDP akan menggelar pertemuan tingkat Menteri negara-negara AIS pada tanggal 1-2 November 2018 di Menado, Sulawesi Tenggara. Menko Maritim Luhut Pandjaitan dijadwalkan akan hadir dan membuka pelaksanaan Pertemuan Tingkat Menteri yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara itu.

Forum ini merupakan kerja sama kedua antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan United Nations Development Program (UNDP). 2nd SOM AIS diselenggarakan pada tanggal 6-8 September 2018 di Jakarta dengan mengundang 46 negara Kepulauan dan Negara Pulau yang berada di Kawasan Asia dan Afrika.

Negara-negara yang diundang antara lain Singapura, Palau, Mauritius, Saint Kitts And Navis, New Zealand, dan United Kingdom. Country Director UNDP Christophe Bahuet turut hadir dalam forum AIS ke-2.

Sebagai informasi, forum AIS diinisiasi oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk implementasi komitmen untuk menangani dampak perubahan iklim. Pemanasan global yang memicu perubahan iklim menyebabkan gleiser dan es di kutub-kutub bumi mencair. Akibatnya, permukaan laut naik hingga masuk ke wilayah pesisir atau daratan.

Di Indonesia, pemanasan global ini salah satunya berdampak pada tenggelamnya 2 dukuh di Kabupaten Demak karena banjir rob. Menurut Bupati Demak, luas wilayah Demak adalah 89.743 hektare dengan panjang pantai 34 Km, namun, abrasi mencapi 798 hektare.

Analisis lain menyebutkan, Departemen Kelautan Perikanan RI dan PBB pada tahun 2009 menemukan bahwa sekitar 2000 pulau kecil di Indonesia akan lenyap pada tahun 2030 karena dampak pemanasan global.

Pemanasan bumi berdampak pula pada terumbu karang di beberapa kawasan, misalnya Pasifik Barat. Dengan naiknya suhu air laut hingga 4 derajat, diperkirakan 89% terumbu karang di wilayah itu akan mati. Efek langsungnya adalah pada menurunnya pemasukan di sektor pariwisata maupun perikanan.

Dampak pemanasan bumi merupakan tantangan nyata yang dihadapi oleh semua negara terutama negara pulau dan negara kepulauan. Untuk mengatasi hal ini, pada tanggal 21-22 November 2017 tahun 2017, Indonesia mengambil inisiatif untuk memimpin pembentukan forum kerja sama konkret yang lebih erat antar negara-negara kepulauan dan negara pulau di seluruh dunia. Forum tersebut adalah Forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau (AIS).


Anthony Djafar

 

Anthony Djafar
06-09-2018 11:30