Main Menu

Usut Suap Irwandi Yusuf, KPK Panggil Stafsus Gubernur Aceh

Iwan Sutiawan
06-09-2018 11:50

Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf (ANTARA/Dhemas Reviyanto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Johnnico Apriano, Staf Khusus (Safsus) Gubernur Aceh dan Farah Amalia dari pihak swasta untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh.

 

"Mereka saksi tersangka IY [Irwandi Yusuf], tindak pidana suap terkait pengelolaan dan penyaluran DOKA tahun anggaran 2018," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (6/9).

KPK menetapkan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Saiful diduga sebagai penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait sangkaan ini, Irwan Yusuf sempat mengatakan, bahwa bisa saja namanya dicatut oleh pihak tertentu karena di Aceh banyak praktik seperti ini. "Bisa saja, banyak sekali di Aceh begitu," ucapnya.

Terlebih, Irwandi juga mengaku sempat menangkap pihak yang diduga mencatut namanya untuk mendapatkan duit. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sepekan sebelum KPK melakukan OTT.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 11:50