Main Menu

MA Diminta Segera Putuskan Gugatan PKPU Caleg Mantan Napi Korupsi

Ervan
06-09-2018 14:54

Ketua Tepi Indonesia Jeirry Sumampow (antaranews.com/yus4)

Jakarta, Gatra.com- Mahkamah Agung (MA) diminta fleksibel dalam memutuskan gugatan soal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan napi koruptor sebagai caleg. 

 

"Kita ingin MA tidak kaku, lebih fleksibel. Karena ada tahapan krusial yang tidak ada kepastian hukum karena daftar calon tetap sudah harus ditetapkan," kata Ketua Tepi Indonesia Jeirry Sumampow dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (6/9).

Menurutnya, lembaga peradilan itu harus melihat urgensi dari setiap kasus yang akan diputuskan. Sebelumnya, MA beralasan belum bisa menyidangkan gugatan PKPU tersebut karena ada gugatan terhadap UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, MA menunggu gugatan tersebut diputus baru bisa menyidangkannya.

Jeirry menilai tak ada urgensinya antara gugatan di MA dan MK. Gugatan di MK hanya terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan masa jabatan wakil presiden. Sehingga, MA seharusnya bisa menyidangkan sekalipun gugatan itu belum diputuskan oleh MK.

"Kalau ada alasan UU ini masih di JR di MK. Iya betul, tetapi subtansinya berbeda. Kalau MA memproses persoalan ini, sebetulnya tidak ada singgungannya dengan JR di MK," sambungnya.

Karena itu, Jeirry mendesak MA untuk segera menyidangkan gugatan soal PKPU tersebut agar ada kepastian hukum dalam kasus ini.

"Kita dorong MA untuk segera memproses persidangan kasus ini, karena situasi ini mendesak. Sehingga kepastian hukum ini ada," ucap dia.


Reporter: Ervan Bayu
Editor: Mukhlison 

Ervan
06-09-2018 14:54