Main Menu

KPK Tolak Pengembalian Uang Rp39 Juta dari Gubernur Irwandi

Iwan Sutiawan
06-09-2018 15:56

Ilustrasi - Barang bukti OTT KPK (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pengembalian uang sejumlah Rp39 juta dari Gubernur Aceh non aktif Irwandi Yusuf karena pengembalian itu dilakukan 8 hari setelah dia terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

 

"Yang intinya, laporan tersebut tidak dapat diproses dalam mekanisme pelaporan gratifikasi karena saat ini sedang berjalan proses penanganan perkara, di mana IY [Irwandi Yusuf] adalah salah satu tersangka di sana," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK melalui pesan singkat, Kamis (6/9).

KPK menolak pengembalian uang tersebut mengacu pada Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014. Penolakan tersebut disampaikan KPK melalui surat tertanggal 14 Agustus 2018 tentang penolakan laporan pengembalian uang tersangka suap terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

KPK telah menyampaikan surat tersebut di antaranya kepada kuasa hukum tersangka Irwandi. Adapun uang sejumlah Rp39 juta yang sempat dikembalikan, saat ini disitanya oleh penyidik sebagai barang bukti untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan suap pegurusan dan penyaluran DOKA tahun 2018.

"Uang Rp39 juta tersebut kemudian disita penyidik untuk kepentingan penanganan perkara," kata Febri.

Karena itu KPK mengimbau penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil (PNS) agar melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK paling lambat 30 hari kerja setelah menerima gratifikasi tersebut. Pasalnya, lewat ketentuan tersebut ada risiko hukum.

"Hal ini penting karena salah satu yang dihargai dalam mekanisme pelaporan gratifikasi adalah kesediaan dan kejujuran melaporkan penerimaan gratifikasi meskipun belum diketahui pihak lain," katanya.

KPK menetapkan Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp1,5 miliar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp8,03 triliun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Saiful diduga sebagai penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait sangkaan ini, Irwan Yusuf sempat mengatakan, bahwa bisa saja namanya dicatut oleh pihak tertentu karena di Aceh banyak praktik seperti ini. "Bisa saja, banyak sekali di Aceh begitu," ucapnya.

Terlebih, Irwandi juga mengaku sempat menangkap pihak yang diduga mencatut namanya untuk mendapatkan duit. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sepekan sebelum KPK melakukan OTT.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 15:56