Main Menu

Cerita Refly Harun Dicopot Komut PT Jasa Marga

Anthony Djafar
06-09-2018 17:09

Refly Harun (GATRA/Ardi Widi Yansah/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Refly Harun mengaku tidak tahu apapun alasan pencopotan dirinya sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga, pasca Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jasa Marga, pada Rabu kemarin.

 

“Kalau soal alasan saya diganti, itu saya sendiri ngak terlalu paham, karena penjelasannya tidak banyak bahwa posisi saya akan diisi oleh orang lain. Itu saja alasannya,” kata Refly ketika dihubungi Gatra.com di Jakarta, Kamis (6/9).

Refly mengungkapna bahwa dua hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Jasa Marga, dirinya di telepon pihak kementerian BUMN, kemudian diminta datang bertemu dengan sekretaris menteri BUMN, sehari sebelumnya.

“Soal penjelasannya banyak, tapi tidak etis saya ungkapkan. Namun itu tidak terkait dengan spekulasi-spekulasi di publik karena saya sendiri belum tahu alasan sesungguhnya dan yang jelasnya apa,” katanya.

Refly menyebut bahwa salah satu alasan dirinya diganti karena posisinya akan ditempati oleh orang lain. Itu saja.

“Ada orag lain yang akan menempatinya,” katanya.

Soal apakah nantinya akan mendapatkan posisi lain di pemerintahan, kata Refly belum tahu pasti.

“Ada rencana begitu (ditempatkan di posisi jabatan lain di BUMN), tapi saya tidak mau bilang karena memang belum ada realisasinya. Tidak enak kita ngomongin sesuatu kalau belum jelas,” katanya.

Soal spekulasi selama ini bahwa Refly dianggap kritisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK, Refly menyebut bahwa jauh-jauh hari sebelum ditunjuk sebagai Komut PT Jasa Marga, sudah menjelaskan kepada menteri BUMN.

“Dari awal ketika mau diangkat komisaris dan saya bilang, saya tidak akan berubah. Saya akan apa adanya. Tetap akan kritis dan bu menteri (Rini Soemarmo) waktu itu disaksikan Sesmen, tidak keberatan dan selama ini saya tidak pernah ditegur atas sikap saya,” katanya.

Menurut Refly pandangan-pandangannya selama ini terutama latar belakangnya sebagai akademisi dan pakar hukum tata negara ketika memberikan solusi atau penjelasan di media atau di publik, itu harus bekerja profesional.

“Menurut saya bekerja di komisaris BUMN itu perlu profesional. Profesional dalam artian, tidak ada campur tangan politis. Murni semata-mata memajukan perusahaan,” katanya.

Pakar hukum tata negara ini mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika menjabat Komut. Pertama yakni itu jabatan mulia.

“Bukan berarti jadi Komut itu kemudian 4 D, datang, duduk, diam, duit. Itu tidak begitu. Jadi betul-betul bagaimana bagian dari kemajuan perusahaan, dengan profesional dan fungsi masing-masing komisaris dan direksi yang berbeda,” katanya.

Kemudian, lanjut Refly, penunjukan komisaris sangat mungkin dan kalau memang ada aroma politiknya atau preferensi politiknya, kan begitu.

“Tapi sekali Anda ke sana, itu persero dan harus profesional, maka siapapun ditunjuk harus profesional dan bekerja di perseroan itu sendiri,” katanya.

Menurutnya,  Komut memang mengerjakan program pemerintah dan program pemerintah itu harus didukung tetapi beda jika itu sudah menyinggung bagaimana sikap perintah yang diluar perseroan.

“Jadi mendukung pemerintah itu kaitannya dengan perseroan saja,” katanya.

Refly memberi contoh, “Kalau saya di jalan tol, maka saya bekerja sebaik-baiknya di jalan tol, tidak mengaitkan dengan tahun 2019 (Pilpres 2019). Saya sebagai Komut harus bersikap netral dan profesional,” katanya.

Intinya kata Refly, menjadi seorang Komut itu tidak boleh berpolitik. Tapi ini kesannya seolah-olah terbalik bahwa Komut itu harus mendukung pertahan misalnya.

“Itu pemikiran keliru,” katanya.

Refly menyebut bahwa seseorang yang ingin berkiprah di politik, ya maka memilih "juruannya" sebagai Caleg, atau masuk partai politik.

“Saya katakan kalau Anda ingin berpolitik dan pengertian berpolitik itu masuk partai politik, masuk caleg, anggota DPR, tim suskes. Malah, tidak boleh jadi Komut. Karena nanti justru BUMN akan terpolitisasi. Tidak boleh begitu. Kalau politik lima tahun sedangkan Komut di BUMN itu sedapat mungkin long life,” katanya.

Refly mengatakan bahwa apa yang dilakukan selama ini dengan misalnya memberikan pandangan, terkait latar bekalang sebagai akademisi, pengamat hukum tata negara, itu diluar dari jabatannya sebagai Komut dan tidak boleh diarah-arahkan sebagai sikap politik.

“Itu bentuk tanggungjawab kepada publik, sebagai akademi hukum taat negara, diluar dari posisinya sebagai Komut,” katanya.

Refly Harun diangkat sebagai Komut pada 18 maret 2015 dan dicopot dari kursi Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu 5 September 2018.

Posisi Refly diisi oleh Sapto Amal Damandari. Dalam RUPSLB itu juga mengganti Teguh Boediarso oleh Anita Firmanti Eko Susetyowati. Adapun Desy Arryani tetap dipercaya duduk sebagai direktur utama.

Direktur SDM dan Umum Kushartarti Koeswiranto Jasa Marga yang kini ditugaskan di Pertamina oleh Kementerian BUMN, posisinya juga digantikan oleh Alex Denni. Sebelumnya Alex pejabat di Bank Indonesia.


Anthony Djafar

Anthony Djafar
06-09-2018 17:09