Main Menu

Kroni Zumi Zola Siapkan Rp2 Milyar untuk Pindahkan Kajati Jambi

Iwan Sutiawan
06-09-2018 17:42

Sidang perkara gratifikasi dan suap mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. (GATRA/Iwan Sutiawan/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Sidang perkara gratifikasi dan suap terdakwa Zumi Zola selaku Gubernur Jambi memunculkan nama kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi. Pasalnya, saksi menyebut diperintahkan untuk memberikan uang sejumlah Rp2 milyar untuk mendongkel Kajati Jambi.

 

Munculnya nama Kajati Jambi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/9), berawal dari keterangan Direktur PT Artha Graha Persada, M Imanudin alias Iim.

Iim mengaku ada upaya memindahkan Kajati Jambi berdasarkan informasi dari Afif Firmansyah selaku Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekda Pemprov Jambi). "[Mindahin Kajati] kata Afif," ujarnya.

Saat ditanya lebih jauh oleh kuasa hukum terdakwa Zumi Zola bahwa kontraktor di Jambi sepakat untuk mendongkel Kajati Jambi karena sering meminta uang kepada mereka, Iim mengaku tidak mengetahui sol ini.

Ketua majelis hakim Yanto pun sempat menanyakan kepada saksi, bagaimana caranya memindahkan Kajati Jambi tersebut. "Enggak tahu saya Pak," jawab Iim.

Kemudian salah satu kuasa hukum terdakwa Zumi Zola mengonfirmasi satu nama apakah dia merupakan Kajati Jambi. Iim membenarkan bahwa nama tersebut adalah Kajati Jambi.

Saat kuasa hukum menanyakan lebih lanjut, Iim mengatakan, bahwa mendapat perintah dari Afif Firmansyah selaku Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Sekda Pemprov Jambi) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp2 milyar kepada Agus Tebo.

"Afif nyuruh saya kirim uang ke Agus Tebo Rp2 miliar, peruntukannya itu untuk memindahkan Kajati, itu saja," ujarnya. Namun Iim tidak mengetahui lebih lanjut soal ini. "Enggak tahu," jawabnya, singkat.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola menerima gratifikasi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Afif Firmansyah, Asrul Padapotan Sitohang, dan Arfan sejumlah Rp40.477.000.000 (Rp40,4 miliar). Kemudian menerima satu unit mobil Toyota Alphard D 1043 VBM serta US$177,300 dan SGD100,000.

Uang tersebut diterima dari sejumlah pihak. Atas perbuatan itu, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola melanggar dakwaan pertama yakni Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, penuntut umum KPK juga mendakwa Zumi Zola menyuap sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sejumlah Rp13.090.000.000 dan Rp3,4 miliar.

Penyuapan itu dilakukan agar pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode tahun 2014-2019 tersebut menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Raperda APBD tahun anggaran 2017 menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 (Perda APBD Tahun Anggaran 2017).

Selain itu, agar para anggota DPRD Jambi itu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Raperda APBD tahun anggaran 2018) menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 (Perda APBD tahun anggaran  2018).

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Zumi Zola melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagimana dakwaan pertama.

Atau, lanjut jaksa penuntut umum KPK, melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiama diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagimana dakwaan kedua.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 17:42