Main Menu

KPK: Pemeriksaan Kerabat Model Fenny Burase untuk Telusuri Aset

Iwan Sutiawan
06-09-2018 18:59

Model asal Manado, Fenny Steffy Burase mendatangi KPK meski tidak terdaftar dalam jadwal pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (ANTARA/Reno Esnir/RT)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kerabat model Fenny Steffy Burase, Farah Amalia, dalam kasus dugaan suap DOKA 2018, di antaranya untuk menelusuri sejumlah aset serta beberapa bukti yang sempat disita ketika rumahnya digeledah.

 

"Untuk saksi Farah yang telah dilakukan penggeledahan di rumahnya, KPK perlu menelusuri kepemilikan aset dan juga hubungan saksi dengan Steffy," kata Febri, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (6/9).

Menurutnya, hal tersebut terkait dengan pokok perkara dugaan korupsi yakni suap terkat Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018. "Maka jelas hal tersebut menjadi kewenangan sekaligus kewajiban KPK menelusuri agar terang peristiwanya."

Selain itu, guna mengetahui dugaan peran model Fenny Steffy Burase pada proyek di Aceh serta pengaruh dan kekuasaan Irwandi Yusuf terhadap proyek tersebut.

Menurut Febri, perlu dipahami, dalam penanganan kasus korupsi, terutama ketika menggunakan strategi follow the money, KPK seringkali melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap pihak-pihak yang mungkin secara kasat mata tidak terlibat langsung dalam proyek, namun ada informasi aset atau hubungan kedekatan atau bahkan keluarga dengan tersangka yang perlu diverifikasi.

"Mengacu ke Pasal 47 UU 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Gubernur dilarang membuat keputusan yang memberikan keuntungan pada diri sendiri, keluarga, kroni dan lain-lain," katanya.

Menurutnya, hal itulah yang kini sedang ditelusuri KPK, yakni siapa saja pihak yang diuntungkan atas kebijakan Gubernur saat itu, apakah diri sendiri, keluarga, kroni atau pihak yang memiliki kedekatan dengan tersangka.

Pada hari ini, penyik juga memeriksa saksi Johhnic Apriano selaku Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Aceh. Pemeriksaan untuk mendalami pengetahuan soal pelaksanaan tugas Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tekait perkara yang sedang disidik saat ini.

KPK menetapkan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi; serta 2 orang dari swasta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018
setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Selasa (3/7/2018).

Ahmadi diduga menyuap Irwandi Yusuf serta Hendri Yuzal dan T Saiful Bahri sejumlah Rp 500 juta. Ini merupakan bagian dari Rp 1,5 milyar yang diminta gubernur terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten tahun anggaran 2018.

Uang yang diberikan itu merupakan bagian dari komitmen fee sejumlah 8% yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh atas ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari DOKA pada Provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Pemberian kepada Gubernur Irwandi Yusuf itu diduga dilakukan melalui orang-orang dekat gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara.

Pada tahun ini, Aceh mendapat alokasi dana otsus sebesar Rp 8,03 trilyun. Pemberian dana otsus ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

KPK menyangka Ahmadi selaku pemberi suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak pidana korupsi.

Sedangkan Irwandi, Hendri, dan Saiful diduga sebagai penerima suap, disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait sangkaan ini, Irwan Yusuf sempat mengatakan, bahwa bisa saja namanya dicatut oleh pihak tertentu karena di Aceh banyak praktis seperti ini. "Bisa saja, banyak sekali di Aceh begitu," ucapnya.

Terlebih, Irwandi juga mengaku sempat menangkap pihak yang diduga mencatut namanya untuk mendapatkan duit. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sepekan sebelum KPK melakukan OTT.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 18:59