Main Menu

KPK Cecar Manager Marketing PT NKE Soal Uang ”Pelicin” Proyek

Iwan Sutiawan
06-09-2018 19:21

Febri Diansyah, juru bicara KPK. (GATRA/Adi Wijaya/RT)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Manager Marketing PT Nusa Kontruksi Enjiniring (PT NKE), Laurensius Teguh Khasanto Tan, tentang pemberian uang suap kepada sejumlah pihak agar PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang kini bersulih nama menjadi PT NKE, memenangkan proyek.

 

"Penyidik mengonfirmasi sejumlah data tentang pemberian yang dilakukan oleh PT DGI kepada sejumlah pihak terkait pemenangan proyek," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Kamis (6/9).

Pemeriksaan Laurensius Teguh Khasanto Tan sebagai saksi untuk tersangka PT DGI tersebut untuk memenuhi petunjuk jaksa penuntut umum tenang daftar penerimaan uang dari PT DGI atau sebelum perusahaan ini bersulih nama menjadi PT NKE.

Terkait kasus ini, PT DGI yang kini bersulih nama PT NKE telah mengembalikan uang ke KPK sejumlah Rp70 miliar yang diduga terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan korporasi tersebut.

"Pengembalian uang ini diharapkan nanti memperkuat fungsi recovery asset untuk uang pengganti yang menjadi salah satu perhatian KPK dalam penanganan kasus korupsi," kata Febri.

KPK menetapkan PT DGI yang kini bersulih nama menjadi PT NKE sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Unud) Bali tahun anggaran 2009-2011.

Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan tersangka sebelumnya, yakni Dudung Purwadi selaku Direktur Utama (Dirut) PT DGI dan Made Mergawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

PT DGI yang kini bernama PT NKE melalaui tersangka Dudung Purwadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan meyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pembangunan RS Unud sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 25 milyar dari proyek senilai Rp 138 milyar.

KPK menyangka PT DGI yang kini bernama PT NKE melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK mengembangkan kasus yang membelit tersangka korporasi ini terkait 6 proyek di antaranya pembangunan Gedung Rumah Sakit (RS) Pendidikan di Universitas Mataram dan pembangunan gedung BP2IP di Surabaya.

Kemudian, pembangunan gedung RSUD di Kabupaten Dharmasraya atau Sungai Dareh, pembangunan gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan, pembangunan paviliun di RS Adam Malik Medan, dan pembangunan gedung RS inspeksi tropis di Surabaya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
06-09-2018 19:21