Main Menu

Komisi VIII Minta Kemensos Ajukan Penambahan Anggaran Demi Penanganan Korban Gempa Lombok

Flora Librayanti BR K
07-09-2018 06:11

Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial.(Dok. Kemensos/re1)

Jakarta, Gatra.com – Kondisi Lombok yang belum stabil membuat masih banyak warga yang tertahan di sejumlah tempat pengungsian. Melihat hal tersebut, Komisi VIII DPR RI meminta agar Kementerian Sosial mengajukan penambahan anggaran demi menyiapkan sejumlah solusi bagi warga Lombok sekitarnya.

 

“Kami minta Kementerian Sosial untuk segera menyerahkan usulan tambahan anggaran untuk penanganan korban bencana Nusa Tenggara Barat (NTB),” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher dalam rapat kerja perdana bersama Menteri Sosial RI tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/9).

Sesungguhnya, Kemensos sendiri memang menaikkan anggaran untuk tahun anggaran 2019 yakni sebesar Rp58,9 triliun. Jumlah ini naik 36,06 persen dibandingkan tahun anggaran 2018.

Komisi VIII menyampaikan bahwa mereka paham kalau pagu anggaran Kementerian Sosial RI akan naik. Anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya, Pengawasan dan Peningkatan Auntabilitas Aparatur, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, serta Pendidikan Pelatihan Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

“Komisi VIII DPR akan melakukan pendalaman terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI dalam RAPBN 2019 sebesar Rp988.980.150.000,” tambah Ali.

Para wakil rakyat mengingatkan Kemensos untuk mengoptimalkan peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan psikososial bagi korban bencana NTB. Lebih jauh lagi yakni meningkatkan program penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat. Serta tak lupa pula untuk mengalokasi anggaran untuk program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penangananan darurat korban bencana.

DPR meminta Menteri Sosial untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial.

Dalam Program Prioritas Nasional Kabinet Jokowi-JK, Kemensos terlibat dalam tiga dari lima poin yang ada. 

Terkait Program “Pembangunan Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar”, Kemensos sendiri memiliki lima program prioritas.

Program Prioritas pertama adalah percepatan pengurangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial keluarga miskin (Program Keluarga Harapan), Bantuan Pangan secara Non Tunai, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di perkotaan, perdesaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara.

Program prioritas kedua yani peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui rehabilitasi sosial Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Program prioritas ketiga adalah pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui penyediaan literasi khusus bagi disabilitas.

Program prioritas keempat merupakan peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak melalui pembangunan rumah Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Program prioritas kelima terkait peningkatan tata kelola layanan dasar melalui verfikasi dan validasi data, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), Sertifikasi Pekerja Sosial, Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos), Rehabilitasi Sosial Anak, Rehabilitasi Sosial Disabilitas (Vokasional), Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Kemensos juga terlibat dalam Program Prioritas Nasional 2 yaitu “Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman terdapat Program Prioritas Penanggulangan Bencana melalui Perlindungan Korban Bencana Alam”.

Sedangkan Program Prioritas Nasional 3 dalam RKP Kementerian Sosial adalah “Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu”. Demi mewujudkan target ini, Kemensos melakukan program prioritas Kantibmas dan keamanan siber melalui perlindungan korban konflik sosial, rehabilitasi NAPZA, rehabilitasi sosial bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris, dan penanggulangan terorisme.


 

Flora L.Y. Barus

 

 

Flora Librayanti BR K
07-09-2018 06:11