Main Menu

KPK Panggil Bos PT Tuah Sejati Saksi Tersangka PT DGI

Iwan Sutiawan
07-09-2018 10:28

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (GATRA/Rifki M Irsyad/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Tuah Sejati, Muhammad Taufik Reza, untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi yang membelit tersangka PT Duta Graha Indah (PT DGI).

 

"Yang bersangkutan saksi untuk tersangka PT DGI, kasus dugaan tindak korupsi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang tahun anggaran 2006-2010," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (7/9).

Belum diketahui pasti soal keterangan yang akan digali penyidik KPK dari saksi Taufik Reza terkait kasus yang membelit koruporasi yang kini bersulih nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE).

Menilik keterangan Febri pada Kamis petang (6/9), bahwa penyidikan perkara ini sudah masuk babak akhir yakni melenggkapi keterangana yang masih kurang sesuai penunjuk jaksa penuntut umum.

Adapun salah satu yang dikonfirmasi dari saksi yang diperiksa kemarin yakni Manager Marketing PT Nusa Kontruksi Enjiniring (PT NKE), Laurensius Teguh Khasanto Tan, adalah soal aliran dana kepada beberapa pihak. Uang tersebut diberikan agar PT DGI kini PT NKE, bisa mendapatkan dan mengerjakan proyek.

KPK menetapkan PT DGI yang kini bernama PT NKE sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Unud) Bali tahun anggaran 2009-2011.

Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan tersangka sebelumnya, yakni Dudung Purwadi selaku Direktur Utama (Dirut) PT DGI dan Made Mergawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

PT DGI yang kini bernama PT NKE melalaui tersangka Dudung Purwadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan meyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pembangunan RS Unud sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 25 milyar dari proyek senilai Rp 138 milyar.

KPK menyangka PT DGI yang kini bernama PT NKE melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK mengembangkan kasus yang membelit tersangka korporasi ini terkait 6 proyek di antaranya pembangunan Gedung Rumah Sakit (RS) Pendidikan di Universitas Mataram dan pembangunan gedung BP2IP di Surabaya.

Kemudian, pembangunan gedung RSUD di Kabupaten Dharmasraya atau Sungai Dareh, pembangunan gedung Cardiac di RS Adam Malik Medan, pembangunan paviliun di RS Adam Malik Medan, dan pembangunan gedung RS inspeksi tropis di Surabaya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
07-09-2018 10:28