Main Menu

CEO Blackgold: Dukung 1000%, KPK Jujur, Berani, dan Hebat

Iwan Sutiawan
07-09-2018 14:55

CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil (ANTARA/Hafidz Mubarak A/FT02)

Jakarta, Gatra.com - CEO Blackgold Natural Resources, Rickard Philip Cecil, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jujur, berani, dan hebat. Ia mendukung KPK untuk mencegah dan mengusut kasus korupsi.

 

"KPK benar-benar jujur, berani, dan hebat. Sebenarnya saya support 1000% untuk mereka," kata Rickard Philip Cecil di KPK, Jakarta, Jumat (7/9).

Cecil yang hadir di KPK karena dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau 1 ini mengaku sudah tinggal selama 30 tahun di Indonesia sehingga ia menyebut KPK demikian.

"Saya sudah 30 tahun tinggal di Indonesia, mungkin kulit putih tapi darah saya merah putih. Darah merah putih, dengan itu cuma mau bilang, KPK benar-benar jujur, berani, dan hebat," ujarnya.

Penyidik KPK memanggil Rickard Philip Cecil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Eni Maulani Saragih, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang kini sudah nonaktif.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
07-09-2018 14:55