Main Menu

Kejagung Tetapkan 8 Tersangka Korupsi Dapen PT Pupuk Kaltim

Iwan Sutiawan
07-09-2018 16:33

Kejaksaan Agung (GATRA/Adi Wijaya/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) tahun anggaran 2011-206.

"Sudah 8 orang dinyatakan tersangka, nanti nama-namanya, 8 orang kan sulit disebutkan satu per satu," kata Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Jumat (7/9).

Saat ditanya lebih lanjut siapa nama dan jabatan dari kedelapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Prasetyo mempersilakan untuk menanyakannya kepada penyidik.

"Tanya kepada penyidiknya. Tapi sudah 8 orang ditetapkan sebagai tersangka," ujar orang nomor satu di Korps Adhyaksa ini.

Adapun modus operandinya, lanjut Prasetyo, yakni dengan dalih meinvestasikan dana pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur namun ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau menyimpang dari aturan.

"Ternyata tidak sesuai yang diharapkan dengan baik dan benar, ada yang pengadannya menyimpang dari prosedur, investasi dalam bentuk apa, bermanfaat untuk kepentingan anggota atau tidak akan diteliti," ujarnya.

Seperti diberikan sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejagung hingga Rabu (25/4/2018, telah memeriksa 35 orang saksi, di antaranya Direktur Utama (Dirut) PT. Anugerah Sekuritas, M. Ali Yusuf; dan Direktur Utama PT. Batavia Prosperindo Sekuritas, Latif Wiyono. Mereka menjalani pemeriksaan sehari sebelumnya atau pada Selasa (24/4/2018).

Pada pemeriksaan tersebut Ali menyampaikan tentang transaksi jual-beli saham PT. Dwi Aneka Jaya Kemasindo (PT. DAJK) dan PT. Eurekaa Prima Jakarta (LCGP) melalui PT. Anugerah Sekuritas. Sedangkan Latif, menerangkan mengenai transaksi jual-beli saham DAJK dan LCGP melalui PT. Batavia Prosperindo Sekuritas.

Kasus ini berawal dari perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham PT DAJK dan PT LCGP antara pihak Dapen PT. Pupuk Kalimantan Timur dengan PT. Anugerah Pratama Internasional (PT. API) dan PT. Strategis Management (PT. SMS).

Perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai repurchase agreement (repo), di mana pembelian repo bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK-010/2008 tentang Investasi dana pensiun.

Transaksi repo itu menyebabkan Dapen PT. Pupuk Kaltim mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp229.883.141.293 (Rp229,8 miliar) karena PT. Anugerah Pratama Internasional dan PT. Strategis Management tidak bisa mengembalikan uang.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
07-09-2018 16:33