Main Menu

Janji Tanpa Bukti Jokowi, dan Bebasnya Pollycarpus

Mukhlison Sri Widodo
07-09-2018 18:06

Pernyataan sikap 14 tahun kematian munir dikantor Kontras. (GATRA/Abdul Rozak/RT)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah berkuasa saat ini dinilai masih belum punya komitmen untuk mengungkap secara serius dalang pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib.

 

Niat Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus ini menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani, hanya isapan jempol belaka.

“Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa kasus Munir adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, masih sebatas janji tanpa bukti," kata Yati. 

Dalam acara '14 tahun terbunuhnya Munir' di kantor Kontras pada Jumat (7/9) Yati Andriyani menyatakan bahwa Presiden dan Kapolri jangan sampai menunda lagi pengungkapan konspirasi pembunuhan Munir.

"Menjelang akhir periode bapak Jokowi, kasus pengungkapan Munir masih tetap gelap, para pelaku lapangan tidak tersentuh," ungkap Yati.

Terkait pengungkapan yang terhenti ini, Kontras menegaskan negara belum mampu membongkar konspirasi dalam kejahatan Munir. 

Dan ini diperlihatkan dengan hukum yang tumpul karena  telah membebaskan Pollycarpus dan membiarkan menutup rapat pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini. 

"Bebasnya Pollycarpus bukan membuat selesainya kasus Munir, justru mengingatkan ada PR besar untuk mengungkapkan siapa dalangnya," jelas Yati. 

Pada 29 Agustus lalu, Pollycarpus Budi Priyanto pilot maskapai Garuda yang menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Munir, resmi bebas dari penjara. 

Pollycarpus bebas murni setelah menjalani masa bimbingan dari Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Bandung sejak November 2004. Dia dibebaskan karena dianggap berkelakuan baik.

Sebelumnya  kepolisian menetapkan Pollycarpus menjadi tersangka pembunuhan pada 18 Maret 2005. Majelis hakim Pengadilan Negeri Pusat memutus ia bersalah dan menghukumnya 14 tahun penjara pada 12 Desember 2005.

Dalam persidangan, terungkap Pollycarpus beberapa kali berkomunikasi dengan Deputi V/Penggalangan dan Propaganda Badan Intelijen Negara (BIN) Mayor Jenderal Muchdi Pr. Muchdi. 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menyatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Kabareskrim Irjen Arief Sulistyanto untuk meneliti kasus pembunuhan Munir. 

Penelitian itu dilaksanakan untuk mencari tahu perlu atau tidaknya kasus tersebut untuk dikembangkan setelah Pollycarpus dinyatakan bebas.

Kontras sendiri melihat, berdasarkan fakta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam pertimbangan putusan perkara pidana, maka sudah seharusnya perintah Kapolri, Jendral Tito Karnavian kepada Bareskrim Polri Irjen Arief Sulistyanto melakukan penelitian kasus Munir untuk segera ditindaklanjuti secara sungguh, serius, dan profesional oleh jajaran tubuh kepolisian.

"Penyerahan surat kepada Bareskim harusnya hari ini dilaksanakan, akan tetapi ada halangan dari Polri jadi minggu depan. Selain itu targetnya untuk kasus ini ke depannya harus dengan secepat mungkin diselesaikan," ungkap Suciwati istri almarhum Munir. 

Empat belas tahun setelah Munir diracun di atas pesawat Garuda dalam perjalanan ke Amsterdam, dalangnya hingga saat ini masih belum terungkap. Sementara keberadaan dokumen penyelidik Tim Pencari Fakta (TPF) juga terkesan diabaikan. 

Pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir. Namun dokumen hasil penyelidikan TPF itu hilang.

Hilangnya keberadaan dokumen TPF Munir mengemuka saat Kontras memenangi gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara untuk mempublikasikan laporan penyelidikan TPF. Namun Istana menyatakan tak memiliki dokumen tersebut.

Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, M Choirul Anam, mengatakan bahwa kasus pembunuhan Munir seharusnya mudah untuk diungkap kembali.

Hal ini dikarenakan, meskipun data Tim Pencari Fakta dikatakan hilang, terdapat beberapa data lain yang bisa membantu proses tersebut.

Choirul Anam mengungkapkan, saat dirinya masih tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), dia mendengar bahwa Polisi dan Jaksa memiliki rekaman percakapan antara Muchdi dengan Pollycarpus.

Rekaman ini, katanya, bisa menjadi novum untuk Muchdi Pr. Pada rekaman suara tersebut terdapat percakapan dan instruksi dari Muchdi kepada Pollycarpus.

“Rekaman itu bisa jadi satu novum yang paling mudah ditemukan dan barangnya ada di kepolisian dan Kejaksaan. Rekaman suara Polycarpus dan Muchdi PR,” jelas Anam. 


Reporter: YSS
Editor: Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
07-09-2018 18:06