Main Menu

Eni: Pengembalian Uang ke KPK Bukti Dana PLTU Riau 1 ke Munaslub Golkar

Iwan Sutiawan
07-09-2018 18:49

Eni Maulani Saragih bergegas seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/yus)

Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI nonaktif dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, mengatakan, uang yang dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu berasal dari Panitia Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

 

"Itu dari panitia Munaslub, mereka mengembalikan secara bertahap," kata Eni di KPK, Jakarta, Jumat (7/9), menjawab pertanyaan wartawan apakah benar pengurus Golkar mengembalikan uang sejumlah Rp700 juta ke KPK.

Menurut Eni, pengembalian itu bukan dari perseorangan, melainkan dari Panitia Munaslub Golkar karena memang ada aliran dana Rp2 miliar yang merupakan bagian dari suap terkait PLTU Riau 1.

"Itu dari panitia munaslub, itu memberikan bukti bahwa memang uang yang Rp2 miliar itu untuk Munaslub Golkar," ujar Eni.

Diberitakan sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan bahwa ada pengembalian uang terkait kegiatan partai. "Iya [ada pengembalian uang] terkait kasus PLTU Riau-1," ujarnya.

Menurut Febri, uang tersebut dikembalikan ke KPK karena diduga terkait dengan kegiatan Partai Golkar. Namun ia tidak bersedia menyampaikan berapa jumlah uang yang diduga terkait kasus dugaan suap yang menyeret dua kader Partai Golkar ini.

"Diduga terkait kegiatan partai. Sedang terus kami dalami," ujar Febri saat dikonfirmasi lebih jauh soal jumlah dan kaitan uang tersebut.

Dalam kasus ini, KPK awalnya menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai tersangka pada Sabtu (14/7/2018).

KPK menetapkan mereka setelah menemukan bukti permulaan yang cukup pascamenggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta pada Jumat (13/7/2018). Sebanyak 13 orang diamankan, termasuk Eni dan Johannes dalam OTT itu.

Adapun 11 orang lannya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW). PLTU Riau 1 ini merupakan bagian dari program listrik 35.000 MW.

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
07-09-2018 18:49