Main Menu

KPK: Sudah 19 Pelaporan Gratifikasi Tiket Asian Games

Iwan Sutiawan
08-09-2018 00:57

Gedung KPK (GATRA/Erry Sudiyanto/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 19 pelaporan tentang gratifikasi tiket menonton perhelatan akbar olahraga di Asia, Asian Games XVIII. Laporan itu diterima sampai dengan Jumat (7/9/2018).

 

"Data per 7 September 2018 ini terdapat 19 pelaporan gratifikasi yang terdiri dari 21 tiket, baik untuk tiket pembukaan, penutupan, dan pertandingan," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (7/9).

Menurut Febri, dari 21 tiket yang dilaporkan, 18 di antaranya tiket tidak digunakan untuk menonton pertandingan atau pembukaan dan penutupan Asian Games XVIII. Sedangkan 2 tiket digunakan pada opening ceremony.

"Kisaran harga mulai dari Rp450.000, Rp1 juta, Rp3,5 juta, Rp4 juta, Rp5 juta hingga Rp7,4 juta. Para pelapor menjabat sebagai dirjen, direktur, kasubdit, kaseksi, dan account representative," katanya.

Saat ini, lanjut Febri, sesuai prosedur yang berlaku di KPK, tim di Direktorat Gratifikasi sedang melakukan analisis untuk kemudian memutuskan apakah tiket tersebut menjadi milik negara atau kesimpulan lain.

KPK mengimbau kepada seluruh penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk melapor kepada KPK jika menerima gratifikasi tiket menonton pembukaan, pertandingan, dan penutupan Asian Games XVIII.

"Jika ada pejabat yang menerima tiket menonton pertandingan Asian Games 2018, kecuali undangan yang bersifat resmi seperti undangan pembukaan yang sudah dilakukan, maka sesuai dengan ketentuan di Pasal 16 Undang-Undang KPK, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan," kata Febri.

Imbauan ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Karena itu KPK mengimbau agar para penyelenggara negara atau pegawai negeri melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan terjadi.

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berarti pemberian dalam arti luas, yakni yang mencakup uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
08-09-2018 00:57